.webp)
Pasca menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai pro koalisi pemerintahan, Presiden Jokowi mendapatkan kritik karena dianggap cawe-cawe menjelang Pemilu 2024. Partai Garuda menilai Jokowi sebagai seorang Presiden memang wajib cawe-cawe karena sesuai dengan sumpah jabatannya. Kok bisa?
"Presiden dituding negatif karena cawe-cawe urus Pilpres 2024. Apa salahnya Presiden cawe-cawe urus Pilpres 2024? dan memang harus cawe-cawe! karena itu bagian dari peran Presiden. Jadi salah besar jika cawe-cawe dianggap hal negatif, karena memang harus cawe-cawe," tutur Waketum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, Jumat (5/5/2023).
"Cawe-cawe itu artinya ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani. Jadi Jokowi wajib ikut mengerjakan bagaimana Pilpres ini berjalan dengan baik, bahkan ikut menangani agar supaya Pemerintahan selanjutnya berjalan sesuai dengan rel konstitusi," sambung Teddy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Teddy, Jokowi sebagai kepala negara bisa ikut mengarahkan siapa saja para tokoh yang punya semangat dan jiwa nasionalisme untuk berlaga di Pilpres 2024. Jadi siapapun dari para tokoh itu yang dipilih rakyat, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi.
"Walaupun tidak diminta oleh Partai Politik, Presiden Jokowi mempunyai kewajiban mengarahkan sosok-sosok yang bisa dipilih oleh rakyat dan ini sudah beliau lakukan 2 tahun belakangan ini. Apalagi jika diminta oleh Partai Politik, tentu lebih baik lagi. Dan saat ini, memang Partai Politik sengaja melibatkan Presiden," kata Teddy.
Sebagai Presiden, lanjut Teddy, Jokowi juga mendapatkan informasi intelijen yang valid, sehingga Presiden wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan negeri ini.
"Tentu Presiden Jokowi punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya dalam UUD 45, menghalau orang-orang yang jelas akan menjerumuskan dan merusak negeri ini untuk berkuasa," pungkas Teddy.
Jokowi Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Pilpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
"Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi menegaskan, urusan capres merupakan urusan partai. Dia mengaku hal tersebut sudah berulang kali ditegaskannya.
"Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," tuturnya.
Jokowi mengatakan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Menurut dia, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaliguspejabatpublik," kata Jokowi.
"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau bicara politik boleh dong. Saya bicara berkaitan pelayanan publik bisa dong, nah itu memang tugas Presiden. Hanya memang kalau nanti ada ketetapan KPU saya gitu," imbuhnya sembari menunjukkan gestur tanda diam.
(fjp/tor)
