.webp)
Ketua MPR RI sekaligus Ketua Indonesia-Korea Network untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) Bambang Soesatyo memuji dukungan Korea Selatan terhadap langkah Indonesia membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Meskipun begitu, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan agar pembangunan IKN Nusantara bisa terus berjalan.
Menurutnya, ada pandangan publik di dunia internasional, termasuk Korea Selatan mengungkapkan, mereka akan lebih merasa yakin dan nyaman jika ada aturan hukum yang memastikan progres pembangunan IKN Nusantara bisa tetap berjalan, walaupun Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Mengingat jika hanya diatur dalam Undang-Undang (UU), sangat rawan diganti atau bahkan dihentikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Oleh karena itu, selain telah memiliki dasar hukum melalui UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan IKN Nusantara juga akan diperkuat melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini sedang disiapkan oleh MPR RI. Sehingga para duta besar, diplomat, investor, dan berbagai pihak lainnya termasuk media tidak perlu khawatir terhadap pembangunan IKN Nusantara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. Melainkan juga dilanjutkan oleh berbagai presiden penggantinya. Karena belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, atau sekitar 4 kali Pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (4/5/2023).
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat wawancara dengan Seung-Hwan Chung dari media Korea Selatan, Maekyung Media Group di Jakarta, hari ini. Turut hadir antara lain, Penghubung Komunitas Indonesia-Korea Selatan (Korea-Indonesia Association) Ali dan Direktur Utama PT Tol Jagat Kerthi Bali Tito Sulistio.
Bamsoet menjelaskan Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama teknis pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara yang bisa menjadi rujukan bagi berbagai perusahaan Korea Selatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Saat ini, pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai sekitar 27 persen. Sesuai rencana, sekitar 30 persen dari perkiraan total anggaran sebesar Rp 466 triliun, akan ditanggung dari APBN. Sisanya 70 persen atau sekitar Rp 300 triliun lebih akan diperoleh melalui investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Pada Mei 2022, saya diajak oleh pimpinan National Agency for Administrative City Construction/Kepala Otorita Nasional Pembangunan Kota Sejong, Mr Park Mooik, untuk meninjau perkembangan pembangunan Kota Sejong, Ibu Kota Administratif Korea Selatan yang dibangun untuk menggantikan Kota Seoul. Pembangunannya ditargetkan selesai pada tahun 2030, atau sekitar 23 tahun sejak dilakukannya groundbreaking pada tahun 2007 lalu. Sangat tepat jika dengan pengalaman yang dimiliki, Korea Selatan menjadi mitra strategis bagi Indonesia yang sedang membangun IKN Nusantara," jelasnya.
Ia menerangkan, selain investasi di IKN Nusantara, Korea Selatan yang kini menjadi investor terbesar ketiga di Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk berinvestasi di berbagai sektor lainnya.
Baca juga: Jokowi Dukung Percepatan Gaji Karyawan IKN |
Adapun sektor lain seperti otomotif dengan memproduksi motor listrik di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor bersama Blackstone Group. Maupun di sektor infrastruktur dengan berinvestasi dalam pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Toll Road di Bali bersama PT Tol Jagat Kerthi Bali. Membentang 96,8 Km dari Gilimanuk - Mengwi menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk ke berbagai kawasan metropolitan di Denpasar.
Menurutnya, berbagai investasi yang dilakukan Korea Selatan di Indonesia semakin menguatkan hubungan bilateral Indonesia - Korea Selatan yang pada tahun ini memasuki usia ke-50 tahun. Perayaan hubungan diplomatik tersebut akan diperingati di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 16 Mei 2023. Selain dihadiri pejabat kedua negara, rencananya juga turut mengundang 120 lebih perusahaan asal Korea Selatan yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.
"Sebagai kado terindahnya, Indonesia dan Korea Selatan telah memberlakukan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) pada 1 Januari 2023. Total perdagangan kedua negara pada periode Januari-Maret 2022 mencapai US$ 6,09 miliar. Ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar US$ 3,11 miliar, impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar US$ 2,98 miliar. Melalui skema CEPA, kerjasama ekonomi kedua negara diharapkan dapat ditingkatkan sehingga pada tahun 2023 ini neraca perdagangannya bisa berimbang dan surplus dari sisi Indonesia," pungkasnya.
Simak juga 'Jokowi Sebut IKN untuk Ubah Mindset-Bersaing dengan Negara Lain':
