.webp)
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menyambut delegasi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) di Komplek Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5). Maksud kedatangan rombongan yang dipimpin Deputi II Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Kemas Akhmad Tajuddin itu adalah untuk meminta Yandri menjadi narasumber dalam seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni.
"Kami mengundang Bapak untuk menjadi narasumber dalam seminar. Tema yang kami sampaikan adalah 'Antisipasi Ancaman Radikalisme Terhadap Persatuan Bangsa,'" ujar Kemas Akhmad Tajuddin dalam keterangannya, Kamis (4/5/2023).
Mendapat undangan tersebut, Yandri menyatakan siap datang dan menjadi pembicara dalam acara tersebut. Ia pun meminta BPIP untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dan menghindari berteori terlalu tinggi yang pada akhirnya tidak dipahami oleh masyarakat atau akar rumput.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yandri juga meminta BPIP untuk merumuskan dan meramu tugas-tugas yang diemban dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana tetapi dipahami oleh masyarakat.
"Sehingga Pancasila membumi bukan di awang-awang. Pancasila juga jangan sekadar dihafal tetapi harus diamalkan sehingga menjadi perilaku," ucapnya.
Yandri berharap BPIP dapat melakukan kajian-kajian dan focus group discussion (FGD) secara rutin. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana keberlanjutan dari program BPIP bisa disambut dan diterima oleh masyarakat.
Terkait tema seminar, Yandri mengatakan isu radikalisme merupakan 'pekerjaan rumah' bagi bangsa Indonesia. Ia menyebut masalah radikalisme harus diatasi secara serius. Sebab, bisa saja isu tersebut sering muncul lantaran upaya penanggulangan yang masih belum maksimal.
"Persoalan rakyat yang belum kita carikan solusinya merupakan faktor terjadinya tindakan radikalisme. Jadi masalah radikalisme perlu dikaji, apakah karena masalah ekonomi, pendidikan, dan lingkungan," pungkasnya.
Karena itu, Yandri berharap kajian tersebut nantinya dapat memberikan output solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan radikalisme di Indonesia.
(akn/ega)
