.webp)
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengungkapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan mewujudkan program Satu Data Nasional yang digagas pemerintah. Untuk itu, pihaknya kini tengah fokus mengembangkan IKD.
Hal ia ia sampaikan dalam acara Dukcapil Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (2/5). Teguh mengakui aplikasi IKD masih dalam tahap awal untuk dikembangkan lebih lanjut.
Namun, dirinya bercita-cita akan menjadikan IKD seperti SingPass atau 'Singapore Personal Access'. Sehingga IKD akan menjadi hub (network) bagi pelayanan publik lain yang bisa diakses melalui genggaman tangan (handphone).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cukup melakukan single sign on IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya," kata Teguh dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5/2023).
Menurut Teguh, masih banyak kesulitan menghadang dalam pengembangan IKD. Oleh karena itu, ia mengajak jajaran Dukcapil mencari berbagai terobosan untuk mengejar target cakupan IKD sebesar 25 persen dari penduduk wajib KTP.
Ia menambahkan cita-cita untuk mengembangkan IKD mesti dimulai dari sekarang. Salah satunya dengan menggalakkan aktivasi aplikasi IKD, termasuk melalui kampus, kantor pemerintahan, dan kantor swasta.
"Itu harus tetap kita masifkan lewat berbagai cara. Karena nanti tanggal 23 Mei bakal ada launching Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, yang di situ IKD sudah sangat berperan untuk 12 jenis pelayanan adminduk di MPP," jelasnya.
Teguh mengungkapkan Dukcapil juga mendapat sokongan pendanaan dari Bank Dunia untuk penguatan dan pengembangan sistem serta infrastruktur jaringan dan teknologi informasi.
"Ini untuk mendanai Dukcapil secara komprehensif walaupun mungkin belum bisa menyelesaikan seluruhnya. Pertama, untuk perluasan cakupan layanan Dukcapil, dan kedua untuk membenahi infrastruktur dan program IKD," ungkap Teguh.
Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia mengaku telah mengikuti perkembangan KTP Nasional dari dulu hingga sekarang. Menurutnya, KTP perlu dikembangkan dengan segala kelebihannya untuk memudahkan pelayanan masyarakat.
"Ke depan akan semakin mempermudah masyarakat mengurus pelayanan publik tanpa batasan ruang dan waktu. Apalagi respons pemerintah dalam perkembangan teknologi sangat positif," ujarnya.
Diketahui, hingga Selasa (2/5) sore pukul 16.00 WIB, dari 7 lokasi pelayanan aktivasi IKD telah tercatat 1.112 warga kampus UGM yang mengativasi IKD. Jumlah ini terdiri dari Fisipol 188, Fakultas Teknik 111, Balairung 239, Fakultas Peternakan 109, MIPA 145, Perpustakaan 133, dan Fakultas KKMK sebanyak 187 pemohon.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Dirjen Dukcapil turut menyerahkan blangko KTP-el sebanyak 4.000 keping secara simbolis kepada Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Pemprov DIY Beny Suharsono. Teguh juga menyerahkan secara simbolis IKD yang sudah diaktivasi di ponsel kepada Rektor UGM, Wakil Rektor, Perwakilan Tenaga Kependidikan UGM.
Di kesempatan terpisah, Direktur Dafduk David Yama mengatakan penduduk Indonesia yang mengaktivasi IKD sudah lebih satu juta orang secara nasional hingga April 2023. Sejak Juni tahun 2022, KTP digital dimulai di kalangan internal pegawai Dukcapil terlebih dulu lalu meluas ke ASN, mahasiswa, dan terus berlanjut ke masyarakat umum.
"Kita akan terus roadshow ke kampus-kampus seluruh Indonesia dengan dikoordinasi oleh Dinas Dukcapil tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dan bila perlu dibantu oleh petugas Ditjen Dukcapil Kemendagri dari pusat," ujar Dafduk.
(akn/ega)
