.webp)
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) menekankan semangat RA Kartini dalam mewujudkan cita-cita di masa lalu. Ia mengatakan seharusnya hal itu bisa menjadi bekal dan inspirasi, khususnya bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan kaum perempuan di masa kini.
"Peringatan Hari Kartini seharusnya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk konsisten mengakselerasi pencapaian target kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah disepakati sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) No. 5," kata Rerie dalam keterangannya, Kamis (20/4/2023).
Dijelaskannya berdasarkan Sustainable Development Report 2022, pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sementara di kawasan Asia Tenggara, pencapaian Indonesia menduduki peringkat ke-5, di bawah Thailand, Vietnam, Singapura dan Malaysia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sepak terjang RA Kartini yang gigih memperjuangkan kesetaraan perempuan harus menjadi semangat bagi perempuan masa kini untuk memperjuangkan hak-haknya. Apalagi kala itu, budaya patriarki sangat kental di lingkungan bangsawan Jawa.
Rerie menyebut saat ini arti kesetaraan gender merujuk pada keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka masih banyak perempuan di Indonesia yang belum menikmati kesetaraan tersebut. Mengingat diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Dia pun mencontohkan salah satu cara mendorong terwujudnya kesetaraan gender yaitu dengan meningkatkan partisipasi wanita di ranah politik.
"Apalagi, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per Juni 2022 lalu, mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa, dengan komposisi 50,48% penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki dan 49,52% perempuan," tuturnya.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengatakan data tersebut menunjukkan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan di ruang publik, maka semakin banyak kebijakan yang lahir mewakili perspektif perempuan.
"Dengan didukung berbagai peraturan yang mengedepankan pemenuhan sejumlah hak perempuan di ruang publik, maka upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam keseharian masyarakat bisa segera terwujud," katanya.
Kendati demikian, Rerie menegaskan kebijakan tersebut perlu didukung oleh semua pihak dalam pelaksanaannya. Mulai dari pemangku kepentingan, masyarakat, hingga kalangan perempuan harus bersama-sama mendorong peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik.
"(Jika tidak) akan sulit bagi bangsa ini menghadirkan kesetaraan di berbagai bidang dan mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik seperti dicita-citakan RA Kartini," pungkasnya.
(prf/ega)
