Yasonna Kaji M Adil Gadai Kantor Bupati Meranti: Nggak Bisa Seenak Udelnya

Jakarta -

Menteri Hukum dan HAMYasonna Laoly menyentil Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil menggadaikan tanah dan bangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti ke bank senilai Rp 100 miliar. Yasonna mengaku akan mengkaji urgensi penggadaian yang dilakukan oleh Adil.

"Itu perlu kita kaji nanti. Menggadaikan itu untuk apa untuk kepentingan pribadi atau apa," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2023).

Yasonna menilai aset negara tidak bisa digadaikan tanpa alasan jelas. Dia menduga ada penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Adil dalam tindakan penggadaian tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu Yasonna juga menyoroti peran dari DPRD Kepulauan Meranti sebagai pengawas Pemprov Meranti. Menurutnya, penggadaian aset kantor Bupati Kepulauan Meranti itu harus diketahui dan melalui persetujuan DPRD Meranti.

"Dan juga ada (persetujuan) nggak dari DPRD-nya. Kalau itu sudah menyangkut aset yang ada ketentuan lebih berapa itu harus persetujuan DPRD. Jadi nggak bisa seenak udelnya aja," tutur Yasonna.

KPK Soroti Tindakan Adil

KPK juga sudah angkat bicara perihal perbuatan Adil. KPK menilai fenomena itu baru pertama kali terjadi di Indonesia.

"Bila hal itu benar, ini fenomena menarik dan sepengetahuan kami baru kali terjadi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (17/4).

Ali mengatakan penggadaian yang dilakukan Muhammad Adil itu menarik itu didalami. KPK pun tengah menelusuri perihal aspek hukum dari tindakan tersebut.

"Kami nanti coba dalami aspek hukumnya melalui pendalaman pada proses penyidikan yang sedang kami selesaikan sekarang ini," tutur Ali.

Dilansir detikSumut, Sabtu (15/4) digadaikannya tanah dan bangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti itu dibenarkan Plt Bupati AKBP (Purn) Asmar. Terkait informasi itu, Asmar mengaku akan memanggil pihak BRK untuk meminta penjelasan hingga akhirnya bangunan dan tanah tersebut bisa jadi jaminan.

Simak Video: Campur Tangan Brigjen Endar dalam OTT Bupati Meranti

[Gambas:Video 20detik]

"Menurut informasi yang saya dapat demikian (digadaikan Rp 100 miliar). Sebab, uang itu dalam berita Rp 100 miliar," kata Asmar, Jumat (14/4).

"Kantor, ya termasuk tanah halaman (yang digadaikan)," kata Asmar.

Namun, dana Rp 100 miliar itu belum cair sepenuhnya. Asmar mengatakan dana hasil gadai kantor bupati baru Rp 50 miliar dari Bank Riau Kepri Syariah.

"Baru cair sekitar Rp 50 miliar. Belum full (penuh)," ujarnya dikutip detikSumut, Sabtu (15/4).

Kantor bupati digadaikan baru terungkap saat Adil ditahan KPK. Dana dari gadai itu disebut-sebut akan digunakan Adil untuk membangun infrastruktur.

Dana itu, kata Asmar, akan dikeluarkan bank sesuai bobot proyek yang dikerjakan. Jika proyek tuntas 30 persen, maka dana yang bisa dicairkan hanya sebesar 30 persen dari total pinjaman.

"Dikeluarkan sesuai (progres) pekerjaan infrastrukturnya. Kalau 30 persen pekerjaan, maka dibayarkan 30 persen," terang Asmar.

Muhammad Adil diketahui terkena OTT KPK pada Kamis (6/4). Ia ditetapkan tersangka atas tiga kasus sekaligus, yakni dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan.

Atas ketiga kasus itu, Adil dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 1 2

Selanjutnya