.webp)
Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen KPK Cahya H Harefa, dan Karo SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi. Laporan itu kini telah diterima dan dipelajari pihak Ombudsman.
"Kami dari Ombudsman sudah menerima dengan baik, sudah melihat tadi berbagai hal yang standar dari proses penerimaan laporan di Ombudsman di mana kami melihat sisi pelaporannya, legal standing. Tentu saja juga terlapor dalam hal ini pimpinan KPK," kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).
Robert mengatakan pihaknya juga telah menerima sejumlah bukti pendukung dari laporan Endar. Secara langsung Endar telah menjelaskan runutan pencopotannya dari Direktur Penyelidikan KPK yang diduga penuh tindakan maladministrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah disampaikan tadi sejumlah hal merupakan batu uji di Ombudsman terkait dengan dugaan terjadi atau tidak terjadinya maladministrasi dalam proses pemberhentian Pak Endar dari status sebagai pegawai KPK," terang Robert.
Dia mengatakan laporan Endar akan dipelajari Ombudsman. Jika syarat formil dan materiil dinyatakan terpenuhi, Ombudsman akan memeriksa tiap pihak terkait.
"Jika nanti pleno pimpinan memutuskan bahwa ini bisa untuk dilanjutkan dalam proses pemeriksaan itu akan masuk ke saya, sebagai pengampu pimpinan yang mengampu bidang kepegawaian. Tentu nanti kita akan periksa lebih lanjut dan hasilnya tentu akan disampaikan kepada KPK sebagai pihak terlapor dan juga kepada Pak Endar sebagai pelapor," terang Robert.
Brigjen Endar Laporkan Firli Bahuri ke Ombudsman.
Brigjen Endar Priantoro resmi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Ombudsman. Endar melaporkan terkait adanya maladministrasi yang dilakukan terlapor terkait pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
"Hari ini saya melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan terbitnya surat keputusan pemberhentian dengan hormat yang telah dikeluarkan KPK pada tanggal 31 Maret yang lalu. Dlam hal menurut saya proses penerbitan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK," kata Endar.
"Terlapornya tentunya yang tanda tangani dan salah satu pimpinan," lanjut Endar.
Menurut Endar, pemberhentiannya erat dengan penyalahgunaan wewenang. Dia menilai hal itu juga berkaitan dengan intervensi terhadap upaya penegakan hukum.
"Pemberhentian ini merupakan penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan penggunaan wewenang tersebut melalui upaya untuk mengintervensi independensi penegakan hukum melalui rekayasa perkara dan pembocoran informasi yang bersifat rahasia sehingga merusak indepedensi dan due process of law," katanya.
Endar mengatakan sejumlah bukti dokumen telah diserahkan kepada pihak Ombudsman. Runutan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang dinilai janggal pun telah dijabarkan.
Jenderal bintang satu ini menyerahkan proses pelaporannya itu kepada Ombudsman. Endar berharap lewat mekanisme Ombudsman surat keputusan terkait pencopotannya bisa dibatalkan.
"Tentunya kami mengharapkan seandainya terjadi maladministrasi sesuai kewenangan dari Ombudsman kami mengharapkan adanya tindak lanjut tentang pembatalan SK tersebut," jelas Endar.
