Jakarta -
Putri sulung Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menyayangkan kabar soal daerah yang tak mengeluarkan izin bagi Muhammadiyah untuk salat id di lapangan. Alissa menegaskan bahwa daerah tak memiliki otonomi untuk mengatur urusan agama.
"Waduuuh. Harusnya hal seperti ini tidak terjadi. Adalah hak warga Muhammadiyah, NU, Persis, Aboge dan lain-lain untuk beribadah pada waktu yang mereka yakini. Semoga Pak Menteri @kemendagri dapat segera mengingatkan para kepala daerah. Urusan agama tidak masuk otonomi daerah lho," kata Alissa dalam cuitannya, Senin (17/4/2023). detikcom telah meminta izin untuk mengutip cuitan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri 1444 H jatuh pada 21 April 2023. Sementara itu, Pemerintah masih akan menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar pada 20 April 2023.
Kembali ke Alissa. Dia juga menjawab pertanyaan seorang warganet yang menuding warga Muhammadiyah salat id lebih dulu tak menghormati yang masih berpuasa. Alissa mengingatkan bahwa respek itu perlu proaktif.
"Respek itu proaktif. Dari kita ke luar. Respek bukan hal yang bisa dituntut untuk dilakukan orang lain kepada kita. Tidak penting mengurusi sikap teman-teman Muhammadiyah, tapi mari kita urus apakah kita mampu menghormati hak mereka," ungkapnya.
Lihat juga Video 'Alissa Wahid Putri Gus Dur: Penyembuhan David Ozora Atas Kehendak Tuhan':
[Gambas:Video 20detik]
Sebelumnya, dikabarkan bahwa dua daerah, yakni Pekalongan dan Sukabumi tak mengeluarkan izin salat id di lapangan yang diajukan oleh Muhammadiyah. Namun, kepala daerah Pekalongan dan Sukabumi sudah buka suara.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menyebut kabar tersebut ramai akibat narasi yang keliru di media sosial. Pihaknya mengaku telah memberikan izin terkait salah Id yang akan digelar Muhammadiyah.
"Ini sebetulnya kemarin yang menjadikan ramai, viral, itu karena judul narasi di socmed yang salah awalnya. Jadi narasi judulnya itu adalah 'Pemerintah atau Wali Kota tidak mengizinkan Muhammadiyah untuk salat Id'. Tetapi penjabarannya bukan seperti itu," ujar Afzan dihubungi detikJateng, Senin (17/4).
Afzan mengaku sudah memfasilitasi sejumlah lokasi yang akan digunakan untuk salat Id. Dia menyebut ada 14 titik yang sudah diberi izin.
Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi juga membantah narasi soal penolakan izin tersebut di daerahnya.
Dilansir detikJabar, rencananya, salat sunnah itu akan dilaksanakan pada 21 April 2023 mendatang. Setelah isu tersebut muncul dipermukaan, Pemerintah Kota Sukabumi langsung mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Dewan Muhammadiyah. Pertemuan dilakukan di Balai Kota Sukabumi secara tertutup.
"Kita agak kaget sebenarnya dengan berita yang menjadi viral dan menjadi liar informasinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi," kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dilansir detikJabar, Senin (17/4/2023).
Dia menjelaskan kronologi perizinan ini. Awalnya, PDM berkirim surat permohonan izin untuk melaksanakan salat Idul Fitri di Lapang Merdeka. Tak lama kemudian, surat itu dibalas oleh Pemda sesuai dengan surat yang tersebar di media sosial.
Tanggapan Ketum PP Muhammadiyah
Terkait hal ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan penggunaan fasilitas negara untuk salat Id dua kali di dua hari yang berbeda tidak berarti membatalkan salah satu di antara keduanya. Justru, kata Haedar, fasilitas tersebut bakal mendapatkan keberkahan yang berlipat.
"Apakah kalau hari ini digunakan, yang esok menyelenggarakan yang besok itu tidak sah? Nggak. Jadi kalau sekarang dipakai misalkan di depan kantor gubernur itu, besok juga dipakai eh berkahnya dua kali Pak Ganjar," kata Haedar dalam acara Pengukuhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Jawa Tengah di akun YouTube tvMU Channel seperti dikutip, Senin (17/4/2023). Hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara itu.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
