.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menegaskan negara berutang bukanlah sebuah aib. Menurutnya, hal tersebut perlu dilihat dari bagaimana cara utang negara itu dipergunakan.
Pernyataan tersebut ia lontarkan merespons serangan-serangan politik terkait utang negara. Teddy menyebut serangan-serangan itu dilakukan oleh orang dan kelompok miskin gagasan yang ingin mendapat perhatian publik.
"Menjelang Pemilu, mulai bermunculan lagi serangan-serangan terkait utang negara oleh orang dan kelompok yang miskin gagasan, yang tentu tujuannya untuk mendapatkan perhatian publik, jualannya jualan pro rakyat, agar bisa menjabat," ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (17/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara berutang itu bukan aib, bahkan negara-negara adidaya, negara-negara yang maju pun berhutang, jumlahnya pun gila-gilaan," sambungnya.
Teddy menyampaikan berutang merupakan hal yang biasa. Tinggal manfaatnya, apakah utang itu dipergunakan untuk kemaslahatan atau tidak.
"Kita sendiri sudah pernah mengalaminya, ada rezim yang berutang tapi tidak kelihatan apa hasil dari utang itu, yang ada malah menimbulkan kerusakan di mana-mana, baik secara infrastruktur, ekonomi maupun secara sosial masyarakat, sehingga menjadi beban pemerintah setelahnya," tutur Teddy.
"Di mana rezim setelahnya harus memperbaiki berbagai kerusakan, harus menormalkan keadaan sekaligus harus membuat progress pembangunan ke depan. Baik secara infrastruktur, ekonomi, maupun secara sosial masyarakat. Banyak yang harus dilaksanakan, tentu memeras tenaga, pemikiran dan biaya yang tidak sedikit," tambahnya.
Karena itu, Teddy meminta serangan-serangan politik soal pemimpin berutang dihentikan. Menurutnya, hal tersebut malah bersifat kontraproduktif.
"Jadi hentikan narasi-narasi soal utang negara, karena siapapun yang memimpin pasti akan berutang. Apalagi jika dinarasikan oleh orang-orang yang dulu ikut terlibat dalam rezim yang berhutang tapi tidak kelihatan hasilnya, malah membuat kerusakan di negara ini," pungkasnya.
Simak juga 'Langkah Polri Cegah Perpecahan-Polarisasi saat Pemilu 2024':
