.webp)
367 ramaja di Kota Depok ditangkap karena tawuran selama bulan ramadan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyinggung soal komitmen daerah untuk berstatus Kota Layak Anak (KLA).
"Pemerintah daerah yang telah memiliki komitemen untuk melaksanakan kebijakan Kabupaten atau kota layak anak, diharapkan dapat benar-benar dapat melakukan upaya pemenuhan seluruh hak anak yang meliputi pemenuhan hak sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus bagi anak," kata Deputi Perlindungan Anak, Nahar, saat dihubungi, Jumat (14/4/2023).
Daerah pun perlu memberikan fasilitas publik dan menyusun program kreativitas anak. Sehingga, anak akan terhindar dari tawuran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang ramah anak dan program-program yang mendukung kreativitas anak perlu menjadi prioritas dalam pengembangan KLA selain kebijakan-kebijakan populis yang menjadi pilihan saat ini," ujarnya.
Menurut Nahar, satatus Depok saat ini bukan Kota Layak Anak. Namun, Depok disebut terus berbenah menuju status itu.
"Depok kategorinya Nindya. Dua tahap lagi menuju KLA. Depok terus berbenah menuju status KLA," katanya.
Sebelumnya, Kapolres Metro Depok Kombes Ahmad Fuady menyampaikan kasus tawuran di wilayahnya meningkat selama Ramadan. Ahmad mengatakan kasus tawuran selama Ramadan sebanyak 63 kali.
"Cenderung tawuran mengalami kenaikan selama Ramadan. Karena sebelumnya itu, selama saya di sini, tidak ada laporan tentang tawuran ini. Kemudian dari total periode tersebut itu, ada 63 kali kejadian tawuran," kata Fuady kepada wartawan di Polres Metro Depok, Jumat (14/4/2023).
Fuady menyebut, dalam satu malam, bisa terjadi 2-3 potensi tawuran yang dapat dicegah maupun yang sudah kejadian. Sebanyak 367 orang diamankan ke Polres dan polsek dalam kasus tawuran.
Lihat juga Video: Duh, Remaja di Makassar Malah Tawuran di Malam Bulan Ramadan
