.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Rapat tersebut membahas progres pembangunan hunian bagi para aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangannya seusai rapat mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri di IKN sudah mencapai 26 persen. Pembangunan tersebut mengalami kemajuan setelah pada Februari lalu masih berada di angka 15 persen.
"Mudah-mudahan ini ada percepatan," ujar Suharso.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharso juga menyebut sekitar 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) yang telah disiapkan.
"Dengan adanya RBTL itu akan memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari Otorita," ungkap Suharso.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memutuskan model hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri tidak hanya berbentuk rumah vertikal atau apartemen, tapi juga rumah tapak. Selain itu, rumah tersebut dapat menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri.
"Untuk ASN rumah bukan hanya rumah vertikal dalam hal ini apartemen, tapi juga rumah tapak. Dan rumah tapak itu bisa sekali lagi bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri," ucap Suharso.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan kebijakan tersebut diambil pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di IKN juga tidak dirancang untuk ditinggali oleh para pensiunan.
"ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh. Jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja," ujar Dhony.
Baca juga: Revisi UU IKN Akan Dibahas Usai Reses DPR |
Dhony pun menyebut pemerintah akan segera mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk warga yang akan tinggal di IKN, dari sekolah hingga rumah sakit. Sedangkan terkait pembiayaan, pemerintah juga akan membuka kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) selain investasi murni.
"KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal tetapi juga investor dari luar negeri," tutur Dhony.
Simak juga 'Jokowi: Insyaallah, Mungkin IKN Selesai 10-15 Tahun':
