Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan realisasi anggaran tahun 2022 Mabes Polri ke Komisi III DPR RI. Sejumlah capaian Polri dipaparkan Kapolri di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
"Pada awal pemaparan di rapat kerja kali ini, kami akan melaporkan terlebih dahulu terkait realisasi anggaran Polri TA 2022. Pagu awal alokasi anggaran Polri TA 2022 sebesar Rp 111,02 T dan jumlah tersebut kemudian dilakukan automatic adjustment sebesar Rp 1,95 T dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp 1,67 T, serta Belanja Modal sebesar Rp 278,09 M," kata Kapolri di rapat kerja Komisi III DPR RI kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Jenderal Sigit kemudian menjelaskan, pada tahun anggaran berjalan, Polri mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 7,58 T, dengan rincian Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Pemilik Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) sebesar Rp 854,76 M; tim vaksinator sebesar Rp 305,47 M; mobil listrik pengamanan KTT-G20 sebesar Rp 233,52 M; revisi penambahan pada Satker Puskeu Polri sebesar Rp 3,68 T; tambahan anggaran mendesak sebesar Rp 1,07 T; tambahan lainnya dari hibah sebesar Rp 695,83 M; PNBP sebesar Rp 115,27 juta; dan BLU sebesar Rp. 726,01 M.
"Setelah dilakukan automatic adjustment dan penambahan anggaran sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, maka pagu anggaran Polri TA 2022 bertambah menjadi sebesar Rp 116,65 T, serta berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) tanggal 2 Maret 2023 berhasil terealisasi sebesar Rp 114,24 T atau 97,93% dengan komposisi per jenis belanja adalah sebagai berikut," ujar Sigit.
Belanja pegawai sebesar Rp 52,93 T, dengan realisasi Rp 52,16 T atau 98,55%;
Belanja barang sebesar Rp 31,64 T, dengan realisasi Rp 31,19 T atau 98,57%;
Belanja modal sebesar Rp 32,07 T, dengan realisasi Rp 30,87 T atau 96,28%.
Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan komposisi 5 program Polri adalah sebagai berikut:
1. Program profesionalisme SDM Polri sebesar Rp 2,77 T, dengan realisasi Rp 2,72 T atau 97,95%;
2. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp 5,49 T, dengan realisasi Rp 5,41 T atau 98,56%;
3. Program modernisasi almatsus dan sarpras Polri sebesar Rp 41,91 T, dengan realisasi Rp 40,67 T atau 97,03%;
4. Program pemeliharaan kamtibmas sebesar Rp 18,75 T, dengan realisasi Rp 18,52 T atau 98,78%;
5. Program dukungan manajemen sebesar Rp 47,71 T, dengan realisasi Rp 46,91 T atau 98,32%.
Realisasi anggaran tersebut, kata Sigit, masih akan mengalami penambahan mengingat sistem pelaporan dari Kementerian Keuangan masih berjalan hingga saat ini, sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan pada bulan Juni 2023. Oleh sebab itu, Polri masih menunggu hasil penilaian Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART DJA terkait Nilai Kinerja Anggaran Polri Tahun 2022 yang telah ditutup sejak 15 Januari 2023.
Realisasi anggaran Polri dilakukan dengan output dan outcome terukur melalui 17 indikator kinerja dengan 6 sasaran strategis tahun 2022, yaitu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Hukum secara Berkeadilan, Profesionalisme SDM, Modernisasi Teknologi, serta Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani.
"Kemudian capaian kinerja Polri tahun 2022 berdasarkan realisasi 17 indikator kinerja yaitu 8 indikator terealisasi melebihi 100%; 3 indikator terealisasi 100%; 5 indikator terealisasi melebihi 60%; dan 1 indikator terealisasi 35% yaitu pemenuhan Almatsus. Berdasarkan rincian tersebut, capaian Indeks Kinerja Polri tahun 2022 berhasil mencapai 97,35%," ucap Jenderal Sigit.
"Meskipun mengalami penurunan 4,39% bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 101,74%, namun nilai tersebut sudah melebihi target sebesar 75%, dimana saat ini penilaian masih berjalan. Menurunnya capaian indeks kinerja tahun 2022 disebabkan oleh penurunan realisasi persentase pemenuhan Almatsus, karena target yang telah ditentukan dalam Renstra Polri Tahun 2020-2024 tidak terdukung akibat terbatasnya kondisi keuangan negara. Untuk itu, pada tahun 2023 kami akan melakukan konversi guna penyesuaian target dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara," tambahnya.
Kapolri juga melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2022 Polri telah merealisasikan 5 program Prioritas Nasional dengan pagu sebesar Rp 8,24 T dan berhasil terealisasi Rp 7,10 T atau 86,17% dengan rincian, Program Dukungan Manajemen Bakti Kesehatan sebesar Rp 1,16 M yang terealisasi Rp 1,15 M atau 99,75%; Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri sebesar Rp 8,10 M yang terealisasi Rp 6,97 M atau 85,95%; Program Profesionalisme SDM Polri sebesar Rp 7,08 M yang terealisasi Rp 6,69 M atau 94,49%; Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp 4,59 M yang terealisasi Rp 4,58 M atau 99,70%; serta Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar Rp 118,63 M yang terealisasi Rp 118,60 M atau 99,90%.
"Tentunya seluruh realisasi anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, guna mendukung kinerja Polri pada tahun 2022 dalam rangka melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara kamtibmas yang merupakan tugas pokok Polri," imbuhnya.
(rfs/hri)