Polri berencana menggandeng sejumlah pihak sebagai pengawas eksternal, dalam rangka memperketat pengawasan proses rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol), bintara, dan tamtama Polri. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri bermaksud melibatkan pengawas eksternal dari berbagai pihak agar proses rekrutmen Polri semakin transparan dan akuntabel.
"Akan diterapkan pengawasan internal dan eksternal, termasuk melibatkan IPW, media massa, organisasi profesi seperti Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), serta perguruan tinggi," jelas Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo dalam acara 'Pemantapan Rekrutmen Terpadu dan Launching Hotline Pengaduan Masyarakat dalam Rekrutmen Polri' di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (11/4/2023).
"Rekrutmen terpadu Tahun Anggaran 2023 ini baru pertama kali melibatkan media massa sebagai kontrol pengawasan rekrutmen Polri. Saya juga menggandeng IPB untuk mengawal proses rekrutmen di tingkat pusat. Saya perintahkan Karo Psikologi berkomunikasi dengan Himpsi, minimal harus bisa memiliki cara mendeteksi dini potensi-potensi calon anggota apabila nanti dia lulus, dia tidak berperilaku menyimpang baik bunuh diri, dan perilaku lainnya yang disorot sehingga menjadi isu 'no viral no justice', 'percuma lapor polisi', 'satu hari satu oknum', dan lain-lain," sambung Dedi.
Dedi meminta semua panitia penerimaan anggota Polri, baik di tingkat mabes, polda, maupun polres, melakukan tahapan-tahapan rekrutmen anggota baru dengan tulus. Dia menegaskan kualitas anggota-anggota Polri yang direkrut saat ini menentukan kualitas kinerja Polri ke depan.
"Akan sangat berpengaruh dalam 10, 20 tahun ke depan. Maka tujuan kita melakukan rekrutmen dengan memilih kompetensi terbaik sesuai standar per tahapan," tegas dia.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu lalu mewanti-wanti agar tak ada kecurangan dalam proses rekrutmen mulai tahun ini. Dia pun menyinggung nasib 5 personel Polda Jawa Tengah (Jateng) yang terlibat calo bintara, dan kini berhadapan dengan pemecatan serta pidana.
"Hari ini sudah dilakukan PK (peninjauan kembali) oleh Bapak Kapolri, dan keputusannya PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Jika terjadi lagi, tidak ada pilihan lagi, siapapun yang terbukti, PTDH dan pidana. Saya ingatkan mulai dari tiap jajaran," Dedi menekankan.
"Siapa pun anggota Polri yang terbukti bersalah, menyimpangkan proses rekrutmen, kita proses secara keras dan tegas, PTDH dan pidana. Tolong betul-betul dijaga marwah ini, agar dalam proses rekrutmen 2023 ini kita bisa beri kontribusi ke Polri dalam meningkatkan public trust," tambah Dedi.
Dedi kemudian memperingatkan, bila kecurangan-kecurangan dalam proses rekrutmen Polri masih bisa dilakukan oknum-oknum, artinya perlu ada evaluasi terhadap metode rekrutmen anggota. "Kalau ini masih terjadi lagi di 2023, berarti ada yang salah juga di kita, di proses rekrutmen," tutur Dedi.
Dedi pun meminta para panitia rekrutmen lebih menyerap aspirasi dan mendengarkan harapan masyarakat. Dedi tak ingin jajarannya merasa jemawa.
"Semakin banyak kita serap aspirasi, mendengarkan harapan masyarakat, itu semakin bagus kita perbaiki sistem ini. Jadi jangan merasa sistem yang sudah kita bangun ini sudah bagus. Terbukti di tahun kemarin-kemarin masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah itu," pungkas dia.
Acara ini diikuti seluruh pejabat SSDM Polri, pewakilan Divisi Propam Polri, perwakilan Itwasum Polri Kompolnas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia dan Himpsi dan LSM dengan tatap muka. Sementara perwakilan panitia rekrutmen anggota Polri di tingkat polda hingga polres mengikuti kegiatan ini secara virtual via video conference (vicon).
(aud/fjp)