.webp)
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan pihaknya akan mendalami aduan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) soak kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Polda Metro akan menelaah laporan tersebut.
"Tapi kalau ada pelaporan di sini, itu kewajiban kami. Nanti akan menelaah ya, laporannya kayak apa," ujar Irjen Karyoto kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Karyoto mengatakan pihaknya akan menelaah laporan tersebut apakah layak untuk diselidiki atau tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sebagai penyidik aparat penegak hukum tentunya akan menelaah dulu, kalau layak diselidiki, kita selidiki ya untuk seterusnya," katanya.
Sebelumnya diketahui, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan oknum KPK ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Surat aduan itu dilayangkan secara tertulis pada Jumat (7/4).
"Surat laporan sudah diterima anggota piket Ditreskrimum Polda Metro Jaya Bripda Suranta," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Minggu (9/4).
Boyamin tak mengungkap siapa 'oknum' KPK yang dimaksud. Dia mengatakan tindak pidana pembocoran dokumen ini merupakan tindakan yang termasuk kategori menghalangi penyidikan.
"Rumusan tindak pidana dugaan pembocoran dokumen ini masuk kategori menghalangi penyidikan, melakukan komunikasi dengan pihak berperkara, membuka informasi yang dikecualikan, membocorkan rahasia intelijen, dan membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan sebagaimana dirumuskan," ungkap Boyamin.
Dalam laporannya, MAKI mengajukan sejumlah nama untuk menjadi saksi, di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Biro Hukum ESDM sekaligus Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite, dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro.
Perihal dugaan pembocoran dokumen KPK, Kementerian ESDM melalui Agung Pribadi selaku Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama menepis adanya kebocoran.
"Tidak ada kebocoran!" kata Agung kepada detikcom, Jumat (7/4).
Menurutnya, informasi perihal bocornya dokumen penyelidikan terkait tunjangan kinerja (tukin) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM itu tidak benar. Adapun, ia melanjutkan, Kementerian ESDM menghormati proses pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak ada (dokumen penyelidikan KPK) yang ditemukan di ruang Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Itu tidak benar," lanjut Agung.
Untuk itu, Agung mengimbau agar dilakukan checks and balances atas informasi yang diterima, agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.
"Klarifikasi langsung ke kami, agar informasinya menjadi jelas. Kami sangat terbuka atas segala masukan dan perbaikan," imbuhnya.
detikcom mencoba menghubungi Polda Metro Jaya untuk mengonfirmasi terkait aduan MAKI. Namun hingga berita ini terbit, pihak Polda Metro belum merespons.
Simak Video 'Klarifikasi KPK soal Rekaman Pegawai Walk Out saat Rapat dengan Firli':
