.webp)
Nama eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut terbawa usai politikus NasDem, Nova Harivan Paloh, melayangkan protes kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Nova protes karena Heru absen dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur bersama DPRD DKI.
Nova Harivan Paloh awalnya mengajukan interupsi saat rapat paripurna tersebut. Keponakan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh itu mempersoalkan Heru Budi yang absen dalam rapat pada Jumat (31/3) lalu.
Nova merasa 'terzalimi' atas ketidakhadiran Heru dalam rapat sakral itu. Soalnya, agenda rapat saat itu adalah Penyampaian Pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap LKPJ tahun 2022. Namun kenyataannya hanya diwakilkan oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata, Marullah Matali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sini diwakili oleh Ketua DPRD kita pimpinan, ya kan, kita merasa nih kan hari ini kok agak terzalimi kami sebagai anggota DPRD yang membacakan hanya seorang Deputi Gubernur, Deputi Pj Gubernur, bukan Pj gubernurnya, pimpinan," kata Nova saat menyampaikan interupsi, Jumat (31/3/2023).
Nova menyebut ini bukan pertama kalinya Heru Budi absen dalam rapat paripurna. Karena itulah dia meminta agar kejadian ini dijadikan bahan evaluasi dalam rapat berikutnya.
"Ke depannya harus dibacakan oleh Pj gubernurnya secara resmi," ujarnya.
Respons Pimpinan Rapat
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi merespons interupsi Nova. Prasetyo menyebut Heru telah mengajukan surat izin sakit sebelum memutuskan tak menghadiri rapat paripurna.
"Langsung saya jawab saudara Nova Paloh, ini ada surat gubernur mungkin Anda datangnya telat izin beliau sakit, kecapekan, sakitlah, ada izin suratnya," kata Prasetyo.
Politikus PDIP itu bahkan mengaku telah membaca surat tersebut di hadapan anggota dewan sebelum memulai rapat. Jadi, Prasetyo meminta agar Nova tak mempersoalkan hal tersebut.
"Bapak terlambat sih datang paripurna. Harus disiplin paripurna datang harus datang, saya kan bacakan tadi Pak, ucapan Bapak tolong ditarik karena beliau berizin, terima kasih," jawabnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
PDIP Singgung Sikap NasDem ke Anies
PDIP menganggap NasDem berlebihan. PDIP menyinggung Anies yang juga pernah absen rapat bersama DPRD DKI.
"Saya kira berlebihan. Kenapa Anies bertahun-tahun mereka nggak protes? Sedangkan Gubernur sakit dia protes. Berlebihan itu," kata anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gilbert Simanjuntak, kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).
 Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak Foto: Dok. DPRD DKI |
Gilbert mengakui semestinya Heru hadir dalam rapat paripurna LKPJ Gubernur. Namun Heru telah mengirimkan surat izin sakit kepada pimpinan rapat sehingga tak perlu dipermasalahkan.
"LKPJ karena itu laporan dia harusnya dia yang hadir. Tapi dia kan menyadari bahwa itu mesti berjalan, dia bikin surat izin, masa nggak diterima?" ujarnya.
Anggota Komisi B itu kemudian menyinggung gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, beberapa kali absen dalam rapat paripurna. Saat itu, kata dia, Anies tak berkirim surat ke DPRD dan langsung digantikan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.
"Menjadi berlebihan NasDem membuat ini semacam framing seakan-akan gubernurnya tidak lebih baik dari Anies, yang benar tuh dia bikin laporan. Anies dulu memangnya pernah bikin surat izin nggak bisa (hadir)? Nggak ada. Wagub aja langsung datang," jelasnya.
Gerindra: Di Akhir Jabatan, Anies Selalu Diwakilkan Ariza Hadiri Paripurna
Senada dengan PDIP, Gerindra mengakui Anies pada akhir masa jabatan selalu diwakilkan oleh wagubnya, Ahmad Riza Patria, untuk menghadiri paripurna.
"Ya begitulah namanya politik, tapi kan seperti yang sama-sama kita ketahui bersama, memang di akhir-akhir masa jabatan Pak Anies memang hampir selalu diwakilkan pak Ariza sebagai wagubnya kala itu di beberapa paripurna," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra Rani Mauliani kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).
 Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra, Rani Mauliani. Foto: Dok. Istimewa |
Rani menyebut ketidakhadiran Anies dalam agenda rapat paripurna sempat diprotes oleh sejumlah anggota dewan lainnya. Kini protes serupa kembali digulirkan ketika Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi absen rapat paripurna.
"Hal tersebut juga sudah beberapa kali diinterupsi oleh teman-teman dewan perihal kehadiran beliau yang diwakilkan, dan teman-teman dewan meminta kehadiran Pak Anies di paripurna yang dianggap teman-teman momennya krusial atau penting. Begitu pula dengan Pak Pj Gubernur," jelasnya.
Meski begitu, Rani mengaku tak mempermasalahkan ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna di DPRD DKI, selama ada pejabat yang mewakili dan tak melanggar ketentuan. Sebab, lanjutnya, pimpinan dewan pun kerap berbagi tugas atau bergiliran ketika memimpin rapat paripurna.
"Bisa dibilang wajar saja kali ya, karena memang begitu adanya bila dibalik itu ada urusan atau kesan melempar tanggung jawab ya urusan mereka lah Selama yang mewakilinya memang sesuai dan tepat kan rasanya tidak masalah, di DPRD juga para pimpinan saling berbagi dan back up tugas," ujarnya.
Simak pembelaan pendukung Anies di halaman selanjutnya.
Geisz Chalifah Bela Anies
Geisz Chalifah pasang badang membela Anies dari tudingan PDIP. Produser Jakarta Melayu Festival itu menyebut PDIP saat ini hanya mencari kesalahan Anies selama memimpin Kota Jakarta.
"DPRD DKI memang sukanya dipermalukan, rapat LKPJ yang mewakili bukan Sekda, bukan Asisten Perekonomian, tapi yang mewakili Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata," kata Geisz kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).
"Tapi kata PDIP: Anies juga suka tak hadir dalam rapat paripurna. Selalunya Anies yang dijadikan alasan atau kecaman dalam segala hal. Inti sesungguhnya adalah PDIP sedang berkolusi dengan Pj Gubernur," sambungnya.
 Geisz Chalifah Foto: Tiara Aliya/detikcom |
Geisz menilai semestinya Heru Budi diwakilkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam menghadiri rapat paripurna. Karena itulah, dia menilai ada kecenderungan PDIP membela Heru Budi.
"Sebenarnya itu biasa saja diwakilkan, yang tak biasa adalah sikap PDIP. Cenderung. Membela Pj dalam hal apapun dan dalam pembelaannya selalu memabawa nama Anies. Itu kelakuan anggota DPRD PDIP bodoh ya begitu," jelasnya.
"Bahwa yang mewakili Pj memang bukan urutan yang sepantasnya memang layak dipertanyakan kenapa bukan sekda atau asisten perekonomian yang mewakili?" sambungnya.
Geisz menganggap PDIP sedang mempermalukan partainya sendiri maupun DPRD DKI. Sementara, menurutnya, Anies selalu menjaga martabat DPRD DKI.
"Di masa Ahok mereka dikatakan 'rampok', 'maling', 'nenek lu!'. Baru di masa Anies mereka dimartabatkan, tapi mungkin karena mental budak memang mental budak, jadi sukanya dihinakan," ujarnya.
Heru Budi Absen Paripurna karena Sakit
Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan Heru Budi Hartono absen dalam rapat paripurna DPRD pada Jumat (31/3) lalu. Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan saat itu kondisi Heru sedang sakit.
Mawardi menuturkan surat izin sakit telah dikirimkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Bahkan, kata dia, surat tersebut telah dibacakan oleh pimpinan DPRD itu sebelum membuka rapat.
"Pj Gubernur merasa kurang enak badan setelah acara di Halim Perdanakusumah," kata Mawardi dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/4/2023).
 ilustrasi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna DPRD perdananya. Ia bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kompak memakai jas biru. Foto: Andhika Prasetia/detikcom |
Mawardi menjelaskan, Heru merasa kurang fit setelah mendampingi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan penyelesaian pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Caroussel Test Proyek LRT Jabodetabek di Stasiun Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur pada Jumat pagi.
"Dengan kondisi yang kurang fit, Pj Gubernur Heru masih berupaya melanjutkan agenda, yaitu pelantikan dan pengukuhan lima pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota Jakarta," ujarnya.
Namun, kondisi yang semakin kurang sehat membuat Heru memutuskan mengurungkan niat menghadiri Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022. Heru kemudian beristirahat di kediamannya untuk memulihkan kesehatan fisik secepatnya.
"Mengingat, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tidak bisa ditinggalkan terlalu lama," terangnya.
Mawardi pun menuturkan saat ini, kondisi Heru telah membaik. Heru pun dapat melanjutkan aktivitasnya kembali.
"Alhamdulillah, setelah istirahat cukup, kondisi Pak Pj Gubernur hari ini sudah membaik. Dan hari ini sudah bisa takziah ke rumah Almarhum Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar," imbuhnya.
