.webp)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar rapat penetapan tarif BisKita Transpakuan. Dalam rapat tersebut juga sekaligus membahas evaluasi dan sosialisasi terkait rencana penetapan tarif.
"Poin pertama di lapangan dan penilaian dari BPTJ BisKita, ini terbaik performanya sangat baik," kata Wali Kota Bogor Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).
Saat ini, lanjut Bima, penetapan tarif sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tarif tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari BPTJ dan sedang diproses oleh Kemenkeu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa saat ini penetapan tarif sudah ada di Kementerian Keuangan. Sudah persetujuan dari BPTJ, sekarang bergeser domainnya di Kementerian Keuangan sedang diproses," jelasnya.
Bima mengatakan besaran tarifnya tentu diharapkan tidak memberatkan masyarakat. Penetapan tarif BisKita Transpakuan bakal disesuaikan dengan fasilitas yang ada.
"Tetapi tentunya penetapan tarif ini akan memiliki konsekuensi pada peningkatan fasilitas. Jadi artinya harus semakin baik, bus stopnya, shelternya, profesionalitas pengemudi itu pasti akan jadi atensi kami," tuturnya.
"Pada tahap berikutnya, terbuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian tarif di segmen tertentu misalnya diskon bagi pelajar, disabilitas, lansia, dan sebagainya," tambah Bima.
Terpisah, Kadishub Kota Bogor Eko Prabowo nengatakan mulanya tarif yang diusulkan sebesar Rp 5.500. Namun setelah dikaji, ternyata dikembalikan dan disesuaikan menjadi Rp 4 ribu.
"Itu info dari BPTJ itu sudah ditandatangani Kemenhub sambil akseselerasi dari Kementerian Keuangan. Ini adalah tahap yang harus dilalui, yakni sosialisasi sampai minggu depan," pungkasnya.
(rdh/ygs)
