.webp)
KPK telah menuntaskan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Tim Direktorat LHKPN KPK mengusulkan harta kekayaan keduanya untuk diselidiki.
"Sudah kita usulkan ke pimpinan untuk dilanjutkan ke proses berikutnya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).
Hal serupa terjadi pada proses klarifikasi LHKPN milik Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Pahala menyebut Tim Direktorat LHKPN KPK juga mengusulkan kekayaan Sudarman untuk diselidiki lebih lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pahala mengatakan dari proses klarifikasi kepada ketiganya, Tim Direktorat LHKPN KPK menemukan indikasi kejanggalan hingga diperlukan penyelidikan lebih lanjut oleh KPK dalam menelusuri asal kekayaan ketiga pejabat tersebut.
"Jadi hasil klarifikasi selama ini Saudara Eko selesai, Saudara Andhi selesai, Saudara Sudarman selesai dari LHKPN. Untuk indikasi, kalau LHKPN kan indikasi," katanya.
Klarifikasi LHKPN kepada ketiga pejabat tersebut dilakukan usai ketiganya viral di media sosial. Andhi Pramono, Eko Darmanto, hingga Sudarman Harjasaputra viral di media sosial setelah kerap kali memamerkan kekayaannya di media sosial.
Sejumlah Pejabat Bakal Diklarifikasi LHKPN oleh KPK Pekan Depan
KPK menyatakan sedang menelusuri soal harta para pejabat yang keluarganya viral pamer hidup mewah. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan pejabat itu terdiri atas pegawai Setneg, Ditjen Hubla Kemenhub, hingga kepala daerah.
"Beberapa dari Kemenkeu, dari kepala daerah, tetapi semua berdasarkan informasi dari masyarakat," kata Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/3).
"Di samping itu ada kepala daerah, bupati, dan PJ. Lantas beberapa dari masyarakat kita sedang dalami yang Setneg dan Hubla," sambungnya.
Dia tak menyebut detail identitas para pejabat tersebut. Pahala mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi mulai pekan depan.
"Minggu depan merespons informasi dari masyarakat yang bertubi-tubi, jadi yang pertama akan dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pegawai Ditjen Pajak. Yang angkanya LHKPN-nya selalu sama, itu kan dari masyarakat," katanya.
"Lantas yang naiknya tinggi kita konfirmasi ulang bahwa yang naiknya tinggi karena menerima klaim dari asuransi. Jadi kita tidak lanjutkan. Tapi yang punya perusahaan konsultan pajak itu akan kita klarifikasi," sambungnya.
Simak juga Video: Kala Mahfud Ungkap Penyelundupan Emas Rp 189 T Dugaan TPPU Bea-Cukai
