Waket MPR Dorong Pemerataan Tenaga Pengajar di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemenuhan ketersediaan guru guna mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah wilayah di Tanah Air. Sebab menurutnya, ketersediaan guru di beberapa wilayah Indonesia masih minim.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022, tercatat kekurangan guru di Indonesia mencapai 781 ribu. Kekurangan guru itu diupayakan diisi melalui hasil seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kemendikbudristek juga mencatat masih ada 288 kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki SMP dan 681 kecamatan yang tidak memiliki SMA.

"Hingga saat ini, ketersediaan guru masih menjadi masalah di sektor pendidikan. Berbagai upaya harus konsisten dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (31/3/2023).

Selain itu, kata Lestari, berdasarkan World Top 20 Education Poll yang dilansir situs worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia berada di posisi 67 dari 203 negara di 2023.

Situs tersebut juga mencatat tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini di Indonesia sebanyak 68%, tingkat penyelesaian SD 100%, tingkat penyelesaian SLTP 91,19%, tingkat kelulusan SLTA 78% dan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi 19%.

Melihat hal ini, wanita yang akrab disapa Rerie ini menilai isu pendidikan nasional bukan hanya terkait belum meratanya pelayanan pendidikan, melainkan juga kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya baik.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini pun menambahkan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pengajar yang secara umum belum memadai dan sebarannya yang belum merata.

Menurutnya, di era globalisasi saat ini, Indonesia membutuhkan transformasi di sektor pendidikan. Di samping itu, kebijakan sektor pendidikan nasional juga harus diperhatikan sehingga mampu melahirkan guru yang berkompetensi dalam menjawab tantangan.

"Integrasi teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari transformasi yang harus dilakukan agar dalam proses belajar mengajar para tenaga pengajar dan peserta didik dapat berinovasi dan berkreativitas dengan baik," paparnya.

Oleh karena itu, Lestari mendorong kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam menjawab tantangan membangun sumber daya manusia yang berdaya saing. Adapun hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional yang adaptif dan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi.