SBY: MPR Tidak Sekuat Dulu

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak kuat seperti dahulu. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tapi sejajar dengan lembaga lainnya termasuk pemerintah. "MPR kini telah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. MPR bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat," ujar SBY dalam acara sambutan HUT ke-61 MPR di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2006) malam. SBY menggambarkan, dalam perjalanan sejarahnya, MPR memiliki posisi yang kuat dengan kewenangan dan tugasnya yang besar. Hal ini yang menjadikan MPR mendapatkan gelar lembaga tertinggi negara. Namun setelah reformasi bergulir, mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan posisi MPR seperti setinggi itu. Perubahan terhadap UUD yang terjadi selama era reformasi mendorong penataan ulang terhadap posisi lembaga-lembaga negara. "Lembaga-lembaga yang ada telah berkurang tugas dan kewenangannya, sementara itu muncul lembaga-lembaga baru," kata SBY.Dalam sambutannya itu, SBY juga mengajak kepada semua komponen bangsa untuk tetap konsisten mempertahankan NKRI yang berdasarkan UUD 1945 bila ingin mengubahnya. "UUD 1945 boleh saja berubah jika sesuai dengan kewenangannya MPR menghendakinya. Namun, saya berpesan apa yang telah menjadi prinsip dan komitmen bersama dan telah menjadi kesepakatan warga bangsa janganlah kita ubah, sebaliknya marilah kita pertahankan," ujarnya. (zal/)