.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan konflik lahan antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan masyarakat di Megamendung, Bogor, Jawa Barat (Jabar), telah selesai. Lahan milik PTPN VIII di Megamendung sebelumnya diduduki secara ilegal oleh warga selama 25 tahun.
"Hari ini saya dengan Dirut PTPN dengan Dirut PT EMPI menyelesaikan permasalahan yang hampir 25 tahun yang lalu, ada masyarakat yang menduduki tanah di PTPN VIII," kata Hadi saat peninjauan proyek jembatan gantung di Megamendung, Bogor, Kamis (30/3/2023).
Hadi menyebut sebagian tanah yang sempat diduduki masyarakat akan diberi hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan PTPN VIII. Dia mengatakan ada 73 hektare lahan yang akan diberikan HGB-nya di atas HPL PTPN VIII.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini kita sudah memecahkan solusinya, di antaranya sebagian tanah yang diduduki masyarakat akan kita berikan HGB di atas hak pengelolaan PTPN VIII. Sisanya 73 hektare itu akan kita juga berikan HGB di atas HPL (hak pengelolaan lahan) milik PTPN," kata Hadi.
"Sehingga permasalahan yang sudah lama di Megamendung di lahan PTPN VIII ini bisa terselesaikan dan nanti juga akan kita ambil masyarakat yang ada di sekitar tanah PTPN untuk bisa bekerja di PT EMPI (perusahaan alat outdoor)," tambahnya.
Baca juga: U-Turn Depan Pasar Kramat Jati Juga Ditutup |
PT EMPI merupakan perusahaan alat outdoor yang sedang membangun jembatan gantung 530 meter di Megamendung, Bogor. Jembatan gantung itu menyeberangi lembah menuju perbukitan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango.
"Ini adalah kerja sama yang bagus dengan menyelesaikan permasalahan tanah aset BUMN, di mana BUMN tidak kehilangan asetnya namun masyarakat menerima manfaatnya," kata Hadi.
"Ini adalah skema yang bagus kita skema prorakyat dan memperhatikan lingkungan di sekitar tanah milik PTPN," tambahnya.
Hadi mengatakan proses penyelesaian konflik lahan di Megamendung akan dijadikan role model. Dia berharap solusi serupa bisa dipakai di daerah lain.
"Ini skema yang bagus. Kemarin saya ke Makassar juga di PTPN XIV juga melakukan hal yang sama. Masyarakat kita berikan manfaat HGB di atas HPL, juga bisa bekerja di PTPN dan PTPN tidak kehilangan asetnya," ujar Hadi.
