Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyederhanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dengan hanya mengukur hasil dan dampak. Hal ini bertujuan untuk percepatan dampak konkrit RB sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, prosedur evaluasi RB memiliki proses panjang, yakni mengukur proses dan kepatuhan, serta fokus pada pengumpulan laporan. Terdapat 259 indikator proses dan administratif yang perlu diisi serta ribuan lembar laporan yang perlu disampaikan pada evaluasi sebelumnya. Namun saat ini, hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai.
"Penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar, mencapai setidaknya Rp 150 miliar per tahun yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan yang lebih berdampak," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3/2023).
Hal ini disampaikannya pada acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Gedung Gradhika Pramaja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/3).
Anas menjelaskan jumlah efisiensi ini merupakan perkiraan anggaran instansi pemerintah untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), seperti konsultan, rapat dan lain sebagainya.
"Jadi kita akan menghilangkan tahapan penilaian mandiri pada evaluasi RB," paparnya.
Lebih lanjut, Anas menjelaskan dirinya telah meluncurkan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020-2024. Adapun aturan ini menjadi tanda mengawali babak baru pelaksanaan RB berdampak.
"Saat ini pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan internal birokrasi (problem hulu) seperti birokrasi yang prosedural, berbelit, lambat, boros, dan inkompeten. Kondisi inilah yang selama sepuluh tahun terakhir coba diperbaiki melalui RB," sambungnya.
Anas juga menambahkan hasil dari RB terkadang memerlukan waktu bertahun-tahun sehingga perlu difokuskan pada persoalan-persoalan prioritas.
"Oleh karenanya, RB perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata. Percepatan dampak RB inilah yang dilakukan melalui RB tematik," katanya.
Menurutnya, RB Tematik merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan masalah tata kelola yang berkaitan dengan isu/program prioritas pemerintah (presiden) sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam hal ini, kata Anas, terdapat empat fokus RB Tematik yang ditetapkan saat ini, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. RB Tematik juga berfokus pada isu prioritas presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.
Anas menyampaikan gerak birokrasi harus sejalan dengan target prioritas pemerintah agar berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan RB Tematik ini akan dilakukan secara nasional oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah mengatakan birokrasi akan terus menghadapi tantangan ke depannya. Untuk itu, diperlukan pembaruan atau adaptasi sesuai perkembangan zaman.
"Birokrasi tidak boleh menyerah maka reform-nya yang mesti dilakukan. Buat kami yang penting integritas dulu," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Ganjar juga mengimbau agar pengentasan kemiskinan dapat benar-benar dilakukan secara serius.
"Mari kita gali sumber daya kita di luar APBD. Kita cari cara yang out of the box," pungkasnya.
(ega/ega)