Sejumlah pejabat 'miskin' telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK. Ada pejabat yang hartanya minus Rp 899 juta.
Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Sabtu (25/3/2023), setidaknya ada 21 pejabat yang hartanya minus. Harta yang dilaporkan itu merupakan kekayaannya selama 2022.
Penyampaian LHKPN 2022 masih dibuka oleh KPK hingga 31 Maret 2023. Harta yang telah dilaporkan saat ini ada yang masih dalam proses verifikasi, namun ada juga yang sudah diumumkan lengkap.
Salah satu pejabat yang hartanya minus dan telah diumumkan lengkap ialah Ramlah. Dalam berkas LHKPN yang ada di situs KPK, Ramlah menjabat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan.
Total kekayaan Ramlah Rp -226.140.066 (minus Rp 226,1 juta). Hartanya itu terdiri atas harta bergerak lainnya Rp 93 juta, kas dan setara kas Rp 34.364.394, serta harta lainnya Rp 4,2 juta sehingga sub total hartanya Rp 131.564.394 (Rp 131 juta).
Ramlah tercatat memiliki utang Rp 357.704.460 (Rp 357 juta). Sehingga total hartanya -Rp 226,1 juta.
Berikut deretan pejabat berharta minus yang telah melaporkan LHKPN ke KPK:
1. Wakil Ketua DPRD Tojo Una-una, Moh Salim Makaruru, dengan harta Rp -16,3 juta
2. Sekretaris Kelurahan Boneoge, Ahmad, dengan harta Rp -21,6 juta
3. Kasi Pembangunan Kelurahan Boneoge, Ainul Mardhiah, dengan harta Rp -29,8 juta
4. Kabid Politik Dalam Negeri Kotamobagu, Cristofel Kobandaha, dengan harta Rp -30,5 juta
5. Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng, dengan harta Rp -61,2 juta
6. Wakil Ketua DPRD Bangka Barat, Oktorazsari, dengan harta Rp -97,3 miliar
7. Bupati Fakfak Untung Tamsil dengan harta Rp -117 juta
8. Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga dengan harta Rp -146,1 juta
9. Wakil Ketua DPRD Banggai Kepulauan M Risal Arwie dengan harta Rp -149 juta
10. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno dengan harta Rp -150,1 juta
11. Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dengan harta Rp -150,8 juta
12. Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Almien Ashar Safari, dengan harta Rp -152,3 juta
13. Wakil Ketua DPRD Padang Lawas Utara, Abdul Gafur Simanjuntak, dengan harta Rp -168,1 juta
14. Wakil Ketua DPRD Mukomuko, Nopiyanto, dengan harta Rp -173 juta
15. Wakil Ketua DPRD OKU, Yoni Risdianto, dengan harta Rp -185 juta
16. Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawellow, dengan harta Rp -226,1 juta
17. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, dengan harta Rp -226,1 juta
18. Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Muh Sjafril s, dengan harta Rp -253,3 juta
19. Ketua DPRD Belitung Ansori dengan harta Rp -257,4 juta
20. Kepala Bagian Perumda Air Minum Kota Kupang, Aryantho Muda Tallo, dengan harta Rp -330 juta
21. Ketua DPRD Cirebon Ruri Tri Lesmana dengan harta Rp -899,6 juta.
Simak juga 'KPK Didesak Buka Identitas Semua Pejabat yang Diperiksa Hartanya':
(haf/idh)