.webp)
Rapat kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Menko Polhukam Mahfud Md dan Kepala PPATK dibatalkan hari ini. Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan rapat batal lantaran surat undangan yang belum dikirim.
Waketum Partai Gerindra mengatakan surat itu masih berada di meja pimpinan dan belum ditandatangani. Seharusnya, pimpinan yang membidangi Korpolkam adalah Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, Lodewijk F Paulus.
"Rapat Internal Komisi III sudah menyepakati agenda dengan Pak Mahfud tanggal 15 Maret lalu, tapi info dari Kabagset (Kepala Bagian Sekretariat) surat dari Waka (Wakil Ketua) DPR Bidang Korpolhukam belum ditandatangani dan belum dikirim," kata Habiburokhman saat dimintai konfirmasi, Minggu (19/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman lantas mempertanyakan perihal surat yang belum ditandatangani itu. Padahal agenda rapat hari ini sudah disetujui anggota Komisi III pada 15 Maret 2023.
"Kami juga mempertanyakan, ini ada apa kok surat belum dikirim. Padahal rekan-rekan anggota sangat antusias dan Pak Mahfud pun sudah menyatakan siap hadir," ujarnya.
Habiburokhman mengatakan para anggota Komisi III DPR sudah siap rapat dengan Mahfud Md. Dia khawatir masyarakat menganggap DPR tidak serius setelah batalnya rapat hari ini.
"Para anggota Komisi III sebenarnya sudah sangat siap menerima Menko Polhukam hari ini, dan Pak Menko Polhukam juga sudah siap," tuturnya.
"Komisi III juga kawan-kawan bingung mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Kami khawatir masyarakat menilai kami tidak serius menyikapi soal Rp 300 T ini," sambungnya.
Mahfud Md Standby
Mahfud mengatakan, per kemarin, pihaknya belum menerima undangan dari DPR terkait raker tersebut.
"Belum ada undangannya. Saya sudah sediakan waktu sesuai dengan berita bahwa saya akan diundang Senin siang besok," kata Mahfud saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (19/3).
Mahfud menuturkan masih menunggu undangan tersebut. Dia mengaku siap menjelaskan dan memiliki data autentik terkait aliran dana Rp 300 triliun tersebut.
"Saya tetap standby menunggu undangan. Saya siap menjelaskan langsung ke DPR dengan data otentik," ucapnya.
Mahfud menyampaikan rapat dengan Kemenkeu dan PPATK di kantornya akan tetap berlangsung besok. Namun, jika ada undangan dari DPR dia akan datang.
"Jadi. Tapi kalau diundang DPR saya tetap akan datang," imbuhnya.
Simak Video: Mahfud Akan Jelaskan Transaksi Janggal 300 T Kemenkeu
