.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti problem kebiasaan jajarannya berbelanja produk mancanegara ketimbang membeli karya anak bangsa sendiri. Padahal, duit yang dipakai adalah duit negara.
Sorotan Jokowi ini disampaikannya dalam peresmian pembukaan 'Business Matching' produk dalam negeri 2023 di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Dia mengingatkan pentingnya belanja produk dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi mengingatkan agar berhati-hati menggunakan anggaran APBN, jangan sampai pajak yang dikumpulkan dengan sulit kemudian dibelikan produk impor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali, APBN itu uangnya, penerimaan APBN, pendapatan APBN itu didapatkan dari pajak, dari rakyat, deviden yang kita miliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara ini," kata Jokowi.
"Kemudian kita belikan produk impor, kemudian kita belikan produk buatan luar negeri, bener.. bener.. bener.. Ini lah yang selalu saya ingatkan," sambungnya.
Jokowi mengaku kaget saat mengetahui sumber pembelian produk impor berasal dari APBN. Ia meminta hal tersebut diluruskan, agar pemerintah mengutamakan belanja produk dalam negeri.
"Saya awal-awal itu saya kaget, saya buka, banyak sekali pembelian produk-produk impor di kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Ini lah yang ingin kita luruskan," katanya.
Jokowi kemudian mengatakan kebijakan pemakaian produk dalam negeri tidak hanya di Indonesia, Jokowi mencontohkan Amerika Serikat sudah juga mengeluarkan kebijakan pembelian produk dalam negeri pada tahun 2023. Ia mendorong agar pemerintah terus disiplin menggunakan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah.
"Dan kita tahu kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita, kita sudah memulai tahun 2022, tahun 2023 coba dilihat Amerika juga melakukan hal yang sama. Coba dicari dan dibaca, Amerika mengungumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja belanja pemerintah, kita sudah 2022," ujarnya.
"Tapi ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan, jadi apa yang sudah bolak balik kita melakukan pertemuan, ini seingat saya sudah bicara tentang produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri yang keempat. Saya hadir terus, kenapa saya hadir karena saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," tuturnya.
Selanjutnya, Jokowi sentil TNI:
Jokowi sentil TNI
Presiden Jokowi juga menyentil TNI, masih dalam topik yang sama yakni pengutamaan produk dalam negeri ketimbang produk luar negeri. Banyak keperluan TNI yang sebenarnya bisa dicukupi oleh produk dalam negeri tanpa harus mengandalkan barang impor.
"Kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri bisa kita gunakan. Jangan sampai, ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer kita ini sudah bikin. Ekspor ke seluruh negara, eh kita malah beli dari luar," kata Jokowi, Rabu (16/3/2033).
Jokowi memaklumi bila barang yang diimpor itu adalah pesawat tempur dan peralatan canggih. Namun apabila yang diimpor adalah barang-barang di luar itu, Jokowi tidak berkenan.
"Sepatu, senjata. Saya pikir kalau yang canggih-canggih silakan. Mau beli pesawat tempur karena kita emang belum bisa (memproduksi sendiri). Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa (memproduksi sendiri). Belanja sepatu, kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah membisiki Jokowi bahwa vendor atau penyedia barang di TNI hanya itu-itu terus tidak berganti. Ini juga disoroti Jokowi.
"Mestinya semakin banyak penyedia, itu akan semakin baik karena harganya semakin kompetitif," ucap Jokowi yang hendak mengecek lebih lanjut informasi dari Luhut ini.
Selanjutnya, Jokowi minta ada sanksi:
Jokowi minta ada sanksi
Jookowi minta ada sanksi bagi kementerian dan lembaga yang tidak membeli prodk dalam negeri. Sanksinya, pegawai di kementerian atau lembaga itu bisa mengalami masalah tunjangan kinerja (tukin).
"Tunjangan kinerja salah satunya akan dilihat dari pembelian produk dalam negeri dari kementerian, lembaga, provinsi dan kota BUMD, BUMN," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Sanksi bakal dirumuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Tujuan ketegasan soal pembelian produk dalam negeri ini adalah agar industri dalam negeri mampu hidup.
"Kalau tukinnya sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Pokoknya kalau masih beli, BUMN, BUMD, Provinsi, Kabupaten, Kota, masih coba-coba beli produk impor dari uang APBD, APBN, BUMN, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko. Biar semuanya bekerja dengan reward and punishment," tegasnya.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti barang impor dari luar negeri yang hanya dibungkus ulang sesampai di Indonesia, supaya seolah-olah produk impor itu seperti produk dalam negeri. Jokowi mendeteksi hal ini.
Jokowi emoh repackaging
Jokowi menyoroti adanya barang impor yang dikemas ulang (repacking) menjadi produk buatan dalam negeri. Jokowi menjelaskan, barang yang diimpor dari luar negeri itu hanya diganti kulit luarnya saja. Kemudian barang tersebut diklaim sebagai produk dalam negeri.
"Kedua yang sampaikan, jangan sampai saya dengar ini ada (barang) hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor. Repackaging. Dipikir saya nggak tahu?" kata Jokowi, saat membuka dan memberikan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Jokowi mengaku geram dan tak dapat menerima adanya praktek tersebut. Jokowi lantas menginstruksikan Polri mengusut temuan tersebut.
"Ini hati-hati. Saya perintahkan kepada Polri dicek betul kalau ada seperti ini... Mau bohong-bohongan terus kita," tegasnya.
Jokowi juga menyoroti pemakaian kartu kredit Pemda. Jokowi mencontohkan pemberian sanksi Amerika Serikat kepada Rusia terkait penggunaan visa dan mastercard. Berkaca dari peristiwa tersebut ia meminta agar Indonesia mengembangkan platform buatannya sendiri, supaya bisa diterapkan di Kementerian, Pemerintah Daerah maupun Lembaga.
"Kemudian penggunaan kartu kredit Pemda, zamannya sudah digital seperti ini. Mestinya ini semuanya bisa gunakan, kalau kita bisa gunakan itu betul betul kita bisa mandiri, hati-hati," jelasnya.
"Kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah. Kalau kita bisa pakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan, dimulai dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang," sambungnya.
