.webp)
Pemerintah Kota Cilegon kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023. Penghargaan diberikan atas pencapaian Pemkot Cilegon ketercakupan jaminan kesehatannya (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) lebih dari 95 persen, tepatnya mencapai 98,09%.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengaku bangga atas apresiasi dari pemerintah pusat terhadap pihaknya. Ia pun berharap UHC Kota Cilegon yang sudah mencapai 98,09 bisa dipertahankan.
"Dengan UHC kita yang tinggi, masyarakat Kota Cilegon tidak perlu khawatir kalau sakit. Tinggal datang ke rumah sakit, tunjukkan KTP-nya, sambil sakitnya ditangani, BPJS-nya tetap diproses dalam waktu 3x24 jam paling lambat dan paling cepat 1x24 jam. Sebelum ada UHC, lebih dari 14 hari dan tidak dapat ditangani dengan cepat," ungkap Helldy dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memaparkan UHC juga bermanfaat untuk warga tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan bila BPJS mati atau menunggak. Nantinya, BPJS yang dimiliki warga akan dialihkan ke program Pemkot Cilegon.
"Bila sedang di luar Cilegon pun, warga tidak perlu khawatir sebab daerah dengan UHC tinggi, bisa tetap mendapat pelayanan BPJS karena NIK warga Cilegon sudah terkoneksi dengan BPJS, " sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut dianggarkan untuk sekitar 66 ribu warga kurang mampu di Kota Cilegon, sehingga UHC lebih dari 95 persen.
"Setelah ini kita harus terus meningkatkan mutu pelayanan, sarana prasarana, SDM (sumber daya manusia) seperti pelatihan-pelatihan agar pelayanan kita semakin baik bagi masyarakat," kata Ratih.
Lebih lanjut, pemberian penghargaan UHC Award 2023 ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta para gubernur dan bupati wali kota penerima penghargaan.
Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Maruf Amin serta Menko Bidang PMK, Muhadjir Effendy mengapresiasi para gubernur serta bupati dan wali kota yang telah bekerja keras mewujudkan UHC.
"Apresiasi tinggi atas berbagai upaya kerja keras kepala daerah mendukung JKN sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi tonggak revolusioner dalam pelayanan masyarakat Indonesia," kata Ma'ruf Amin.
Ma'ruf Amin menjelaskan sebanyak 248 juta atau 90,35 persen penduduk Indonesia kini sudah memiliki perlindungan kesehatan.
"Kita patut bangga Indonesia mampu jadi salah satu negara dengan cakupan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat jaminan kesehatan. Ke depan daerah yang belum mencapai harus mendukung agar target UHC 98 persen dari total penduduk bisa terealisasi," ujarnya.
Ia pun menekankan agar pemda dapat berperan lebih dengan mendaftarkan BPJS bagi penduduk rentan, seperti disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar.
"Pemda juga pastikan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya tanpa kecuali. Mendorong pekerja informal yang secara finansial mampu untuk mendaftar anggota keluarganya. Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan," tegasnya.
Terakhir, Ma'ruf Amin mendorong daerah meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan SDM. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat merasakan fasilitas kesehatan yang bermutu.
Sebagai informasi, dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, sebanyak 334 daerah sudah memenuhi UHC. Sedangkan di Banten dari delapan kabupaten kota, lima daerah sudah memenuhi UHC, termasuk Kota Cilegon.
(akn/ega)
