Gubernur Bali Wayan Koster mengkaji menghapus pelayanan visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menanggapi soal rencana tersebut.
"Saya tak mengerti dengan statement dari yang terhormat Bapak Gubernur. Kenapa dia menyebut warga negara Rusia dan Ukraina?" kata Hamianin dalam konferensi pers daring, Selasa (14/3/2023).
"Kenapa Rusia dan Ukraina? Karena Rusia menginvasi negara saya? Karena Rusia membunuh orang Ukraina? Saya tak berpikir bahwa itu adalah rasional menempatkan Rusia dan Ukraina sama," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, jika Ukraina disamakan dengan Rusia karena bertetangga, kenapa tak menempatkan negara lain yang juga bertetangga dengan Rusia.
"Kenapa tidak Rusia dengan... Jepang, misalnya; China, misalnya," katanya.
Hamianin pun menyampaikan hanya sebagian kecil WN Ukraina yang terlibat kasus di Bali.
"Dari 2019 sampai sekarang, empat tahun, hanya delapan warga Ukraina (bermasalah), bukan 800, hanya delapan. Bahkan tidak 88," katanya.
"Sekarang di penjara Indonesia, hanya lima warga negara Ukraina. Lima, bukan lima ratus. Lima warga Ukraina, dan bukan kasus yang besar," katanya.
Hamianin meminta agar sebagian kecil itu tidak digeneralisasi menjadi seluruh warga negara Ukraina berperilaku buruk.
"Kenapa menggeneralkan menjadi sebuah prilaku (WN Ukraina) di Indonesia," katanya.
Bagi Dubes Ukraina untuk RI, menyamakan Rusia dan Ukraina merupakan sebuah serangan.
"Bagi saya ini menyerang terharap negara saya. Karena menyamakan Rusia dan Ukraina," katanya.
Kemudian, dia mengatakan sekitar 7 juta WN Ukraina merupakan pengungsi. Seharusnya, menurut dia, pengungsi itu ditolong dan dibiarkan tinggal sementara waktu.
"Beberapa negara di dunia, termasuk di Asia, Asia Tenggara, membiarkan warga negara Ukraina melewati batas negara, dan tinggal sementara," katanya.
Kasus Pemalsuan KTP
Hamianin mengikuti berita soal WN Ukraina yang memiliki KTP secara ilegal di Bali. Menurutnya, hal itu hanya salah satu tindakan dari WN Ukraina.
"Tapi tak memberikan arti bahwa orang Ukraina buruk, dan berperilaku buruk di Bali. Itu tak membuktikan apa pun," katanya.
Lihat juga Video 'The Academy Tolak Presiden Ukraina Tampil di Oscar:
Wacana Hapus VoA Rusia dan Ukraina. Simak di halaman selanjutnya.
Wacana Hapus VoA Rusia dan Ukraina
Gubernur Bali Wayan Koster mengkaji kemungkinan hapus pelayanan VoA bagi WNA Rusia dan Ukraina. Hal itu menyusul maraknya bule Rusia dan Ukraina yang 'berulah' di Pulau Dewata.
"Saya juga sudah bersurat kepada Bapak Kemenkumham dengan tembusan kepada Menlu untuk mencabut Visa on Arrival (VoA) bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali," katanya di Kantor Kemenkumham, Minggu (12/3/2023).
Menurut catatan Polda Bali, 56 dari 171 pelanggar lalu lintas merupakan WNA Rusia. Sedangkan WNA Ukraina sebanyak lima orang.
Selain itu, Koster merasa WNA Rusia-Ukraina sengaja datang ke Bali untuk menghindari perang. "Karena dua negara ini lagi perang sehingga nggak nyaman di negaranya, rame-rame datang ke Bali tidak untuk berwisata, tetapi juga mencari kenyamanan termasuk untuk bekerja," jelas gubernur asal Buleleng itu.
Koster telah menyurati Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri terkait wacana menghapus layanan VOA bagi Rusia dan Ukraina. "Pak Kemenkumham akan berbicara dengan Bu Kemenlu apakah dua negara ini saja yang diterapkan kebijakan baru atau beberapa negara karena sekarang ada 86 negara yang diberikan visa on arrival," terang Koster.