.webp)
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, bicara tentang sistem pendataan masyarakat yang pantas menerima bantuan. Bappenas menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata warga tak mampu demi bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Hal itu disampaikan oleh Suharso usai acara Stranas KPK Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023). Acara ini dihadiri juga oleh Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan juga Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
"Kita tahu untuk mengatasi kemiskinan salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kemampuan dia untuk membeli sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah itu diatasi, diintervensi oleh pemerintah. Kemudian bagaimana kita memberikan peluang untuk naik kelas dan seterusnya, tapi pertanyaan besarnya adalah apakah semua program-program yang ditujukan untuk mereka itu sampai nggak?" ujar Suharso.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun mengatakan klasifikasi warga yang bisa menerima bantuan dan tidak. Suharso menyebut saat ini Bappenas bekerja sama dengan BPS dalam mengelola data penerima bansos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
"Kita sebut dengan exclusion error dan inclusion error. Jadi orang yang seharusnya tidak memperoleh, memperoleh, orang yang seharusnya memperoleh, malah tidak jadi memperoleh. Itu kita akan kecilkan karena itu kita punya Regsosek. Regsosek itu sebenarnya sosial registing, jadi setiap keluarga atau anggota masyarakat di Tanah Air kita, harusnya kita sudah punya pedomannya bahwa si A ini memang mampunya seperti ini, yang B sudah lumayan, jadi tidak pantas ia mendapatkan bantuan dari pemerintah," jelas Suharso.
"Dia tidak pantas ya tentu tidak perlu dan seterusnya. Jadi kita sedang bekerja dengan BPS untuk mensensus ini, kalau ini kita peroleh, maka setidaknya peningkatan ketepatan untuk sasaran dari semua manfaat-manfaat tadi itu akan naik luar biasa," imbuhnya.
Suharso menargetkan setengah penduduk Indonesia harus mendapat bantuan. Dia juga mengatakan Bappenas dalam membuat program digital tidak akan membuat banyak aplikasi, hal itu untuk memudahkan masyarakat.
"Tadi sudah disampaikan kalau tidak bisa, bahwa setengah penduduk Indonesia semuanya harus mendapatkan bantuan dari jumlah yang seperti itu. Maka kita ingin menurunkan itu instrumennya yang harus dibangun adalah sistem. Digitalisasi itu jangan hanya sekedar bikin aplikasi-aplikasi lalu penduduk mengisi aplikasinya banyak sekali, paling bisa penduduk kita dengan satu aplikasi ke semua manfaat bisa dapat, kalau tidak kasihan mereka," pungkasnya.
