.webp)
Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait identifikasi potensi bencana di setiap daerah. Muhadjir mengatakan identifikasi potensi bencana harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) 2023 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). Muhadjir mengatakan identifikasi potensi bencana di daerah menjadi poin penting yang akan ditindak lanjuti.
"Beliau (Presiden Jokowi) juga sudah memesankan pemerintah daerah dan BPBD agar identifikasi potensi bencana di daerah masing-masing, dan juga masalah anggaran. Kami kira poin 5 ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, maupun BPBD tentang pentingnya mengidentifikasi," ujar Muhadjir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhadjir pun siap menindaklanjuti arahan Jokowi untuk melakukan pemetaan potensi bencana. "Karena itu insyaallah nanti akan saya tindak lanjut," ujarnya.
Muhadjir ingin data kebencanaan di daerah nantinya terpusat di BNPB dan Kemenko PMK. Hal itu nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap daerah.
"Nanti setiap daerah kita ingin punya data yang terpusat yang terorganisir di tingkat BNPB dan Kemenko PMK, sehingga nanti semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi bencana akan kita sinkronkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap daerah," imbuh Muhadjir.
Sebelumnya, dalam sambutan saat membuka rakornas BNPB, Jokowi mengingatkan pentingnya identifikasi potensi bencana di setiap daerah. Dia mengatakan BPBD harus didukung dengan anggaran yang cukup jika terjadi bencana.
"Jangan sampai BPBD tidak ada anggarannya atau anggarannya kecil sekali," ujarnya.
(amw/mae)
