Rekrutmen Dewan Direksi TVRI Dipertanyakan

Jakarta - Proses rekrutmen Dewan Direksi TVRI telah berlangsung sejak 3 Juli 2006. Namun, sejumlah kejanggalan muncul akibat proses yang dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.Hal tersebut dilontarkan Koordinator Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) Adhie Massardi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2006)."Walaupun proses awalnya dilakukan secara terbuka, proses selanjutnya dilakukan tertutup, tidak jujur, dan tidak akuntabel," ujar Adhie yang juga mantan Juru Bicara Kepresidenan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.Dewan Pengawas (Dewas) TVRI juga dinilainya tidak bertanggungjawab dan melempar tanggungjawabnya sebagai penentu terakhir pemilihan Dewan Direksi TVRI kepada lembaga lain. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI)."Sementara anggota Dewan Pengawas lainnya jalan-jalan ke berbagai daerah menggunakan uang ratusan juta rupiah dari kas TVRI yang belum menjadi hak mereka," bebernya.Adhie kemudian menyebutkan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam proses rekrutmen tersebut.Kejanggalan pertama, jelas dia, Dewas mensyaratkan setiap calon wajib membuat makalah sesuai bidang yang dipilihnya. Total makalah yang masuk kepada Dewas adalah 272 makalah dari para peserta yang masuk proses."Apa mungkin dan masuk akal Dewas mampu membaca, menyeleksi dan menilai 272 makalah dalam tempo 7 hari, sejak 24 Juli hingga 2 Agustus?" ujarnya bertanya-tanya.Kejanggalan kedua adalah Dewas mensyaratkan para calon membuat pernyataan tidak memiliki keterkaitan dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lain. Namun pada kenyataannya ada belasan calon yang merupakan karyawan aktif TVRI dan TV swasta."Ini artinya Dewas tidak melakukan seleksi administratif sama sekali, padahal Dewas yang menentukan persyaratan tersebut," tukasnya.Sementara kejanggalan ketiga, sejak 2 Agustus 2006 LMFEUI melakukan tes tertulis tahap pertama terhadap 272 calon berupa profile assessment yang bersifat umum, dengan jawaban multiple choice."Hasilnya ternyata hanya mendeskripsikan karakter seseorang.Tidak ada satupun soal yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tugas, profesi, prestasi, kemampuan dan pengalaman calon dalam mengelola media massa besar," urainya.Kejanggalan lainnya adalah Dewas dan LMFEUI memanggil 18 calon terbaik untuk diproses ke tahap selanjutnya pada 10 dan 11 Agustus 2006 hanya melalui pesan SMS saja."Karenanya Presiden RI dan Komisi I DPR wajib membatalkan apapun hasil dari peroses seleksi Dewas, dan mengulang seluruh proses perekrutan dari awal," tandas dia. (ahm/)