.webp)
Mencuatnya polemik soal pamer harta (flexing) oleh mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo dan kepemilikan moge Dirjen Pajak Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak, termasuk keberadaan klub moge di Ditjen Pajak, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani meradang. Sri Mulyani dengan tegas meminta agar klub moge di Ditjen Pajak dibubarkan.
Kini sorotan kembali ditujukan ke Ditjen Bea Cukai. Netizen menyoroti kepemilikan barang-barang mewah sejumlah pegawai Bea-Cukai.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut polemik ini kontraproduktif terhadap upaya membangun citra diri berintegritas di lingkungan Kementerian Keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atas situasi yang berkembang ini, saya memandang ada beberapa hal yang perlu dicermati dan tindakan yang perlu ditempuh oleh Kemenkeu," kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).
Pertama, kata dia, publik perlu disuguhi informasi yang berimbang. Said mengulas selama ini Menteri Keuangan telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, pada tahun lalu Kemenkeu menerima 185 pengaduan fraud yang dilakukan pegawai, dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman. Sebelumnya, pada 2021, Menkeu telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai di Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.
"Tindakan seperti ini patut kita apresiasi, dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam dalam rangka menjaga integritas pegawai, dan menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," tutur Said.
Kedua, lanjut Said, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sebagai gambaran, penerimaan pajak dan cukai pada tahun 2019 menyumbang 77% dari total pendapatan negara. Pada masa pandemi COVID-19, tahun 2020 pajak dan Bea-Cukai menyumbang 78% pendapatan negara, dan tahun 2021 mencapai 77%. Tahun lalu penerimaan pajak tembus 115,6% dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3%, sehingga pajak dan cukai menyumbang 10,3% dari total pendapatan negara.
"Saya harap kita tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, kinerja kawan kawan Ditjen Pajak dan Cukai kita apresiasi. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai," terang Said.
Ketiga, Said menekankan, karena sorotan terhadap gaya hidup mewah ke sejumlah pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, perlu dilakukan klarifikasi terhadap harta kekayaan para pejabat di institusi Bendahara Negara tersebut.
"Publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil. Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisir para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke aparat penegak hukum (APH)," papar Said.
Said berharap para pegawai di bawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras, walau tengah jadi sorotan publik.
"Yakinlah bahwa sorotan itu kita maknai sebagai niat baik agar kawan kawan mawas diri, dan tidak membuat kinerja kawan kawan kendor. Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall. Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik," pesan Said.
"Saya yakin dengan serangkaian langkah langkah di atas, persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih, dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara," ujarnya.
(fhs/ega)
