.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong masyarakat untuk berbelanja. Hal itu agar mendorong pertumbuhan ekonomi pasca-PPKM dicabut.
"Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat sekarang ini, beda lagi, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," kata Jokowi, Kamis (23/2/2023).
Hal terbut disampaikan Jokowi dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Balikpapan, Kalimantan Timur, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada Rp 690 triliun dana masyarakat yang ditahan karena tidak dibelanjakan pada 2022. Sekarang, PPKM sudah dicabut Jokowi, maka masyarakat harus membelanjakan uangnya itu untuk nonton konser hingga nonton bola.
"Belanjakan, nggak apa-apa, untuk nonton konser, nonton sepakbola, biarkan spending masyarakat itu. Belanja entah makan di warung, makan di PKL, atau belanja kaos, atau event olahraga," kata Jokowi.
Jokowi tidak ingin Rp 690 triliun yang ada pada tabungan masyarakat tidak dibelanjakan. Kondisi seperti itu tidak cocok untuk saat ini. Pembelanjaan bisa untuk membeli tiket konser, menonton pertandingan olahraga, belanja produk UMKM, atau berwisata.
"Kemudian juga yang berkaitan dengan wisata, wisata desa, wisata di daerah, itu juga buka. Jangan lagi ada yang mengerem-ngerem masalah itu. Ini juga menyangkut belanja yang nanti akan menyangkut konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Hati-hati mengenai ini. Kelihatannya sepele, tapi jangan sampai Rp 690 triliun itu tetap ngendon ditabung di bank. Ndak. Itu tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Jokowi.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Arahkan Izin Konser Dipermudah
Selain itu, Presiden Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk mempermudah izin konser dan acara olahraga. Tujuannya, perekonomian masyarakat yang tertahan selama masa PPKM pandemi COVID-19 bisa kembali bangkit.
"Diperkirakan tahun 2023 ada kurang lebih 3.000-an event-event olahraga dan seni. Ini bagus untuk ekonomi kita," kata Jokowi.
Jokowi telah mendengar keluhan dari para penyelenggara acara atau event organizer (EO), kecepatan memperoleh izin dari otoritas masih kurang sehingga waktu promosi acara yang bisa dijalankan EO menjadi berkurang.
"Dua hari sebelum hari-H, izin baru keluar. Tiga hari sebelum hari-H, izin baru keluar. Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar. Minimal sebulan sebelumnya harus sudah keluar. Syukur, dua bulan sebelumnya sudah dikeluarkan sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan dua hari sebelumnya" kata Jokowi.
Percepatan perizinan penyelenggaraan acara sudah disepakati Jokowi bersama jajarannya pada dua hari lalu. "Sehingga saya minta pemda pun juga memberi, yang berwenang memberi izin disampaikan agar juga sebulan sebelumnya," kata dia.
Baca juga: Jokowi Cek Calon Komplek Menteri di IKN |
Dia mengingatkan para gubernur wajib menjaga konsumsi rumah tangga terjaga dan meningkat. Pada tahun lalu, konsumsi rumah tangga masyarakat berada pada angka 4,93%. Jokowi berharap konsumsi rumah tangga meningkat pada 2023 menjadi 5,4%. Otomatis, bila itu terjadi, pertumbuhan ekonomi bakal naik. Salah satu contoh kecil wadah pengeluaran belanja masyarakat adalah di acara seni dan olahraga.
"Kemarin, saya sudah titip ke Kapolri. Sekarang saya ketemu gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat," kata Jokowi.
