.webp)
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengatakan pihaknya bakal memanggil pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buntut kasus penganiayaan anak pejabat ke putra pengurus GP Ansor. Pemanggilan dijadwalkan setelah masa reses DPR RI.
"Nanti di saat masa sidang kita akan panggil DJP, kita sudah berdiskusi melalui WA grup dengan teman-teman di Komisi XI terkait code of conduct dengan DJP, karena ini sense of crisis-nya sama sekali tidak ada," kata Kamrussamad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2023).
Kamrussamad menyinggung gaji serta insentif yang diberikan ke pegawai pajak. Rapat kinerja itu juga akan meminta pertanggungjawaban dari kasus penganiayaan yang tengah viral.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian kalau lihat portofolio gaji, insentif yang diterima dengan kehidupan keluarganya juga menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita akan undang, jadwalkan khusus Dirjen Pajak berkaitan dengan kinerja dan kasus yang terjadi terakhir ini. Setelah tanggal 11 Maret (pemanggilan)," ujarnya.
Sebelumnya, polisi menetapkan Mario Dandy Satrio (MDS), anak pejabat pajak, sebagai tersangka kasus penganiayaan David (17), anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Mario Dandy Satrio dijerat dengan UU Perlindungan Anak.
"Tersangka MDS kami terapkan atau kami sangkakan padanya Pasal 76c juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).
Atas sangkaan pasal tersebut, Mario Dandy pun terancam hukuman 5 tahun penjara usai diduga melakukan penganiayaan terhadap David.
"Ancaman pidana maksimal 5 tahun," ujarnya.
Lihat Video: Dirjen Pajak Kecam Kelakuan Anak Pegawainya yang Aniaya-Pamer Harta
