.webp)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku tengah menjajaki pembicaraan dengan sejumlah negara untuk menampung warga Palestina dari Jalur Gaza. Netanyahu mengaku terlibat langsung dalam upaya tersebut.
Dalam wawancara dengan media sayap kanan Israel, Channel 7, seperti dilansir Middle East Monitor, Sabtu (24/10/2026), Netanyahu mengatakan pemerintahannya tengah secara aktif menjajaki pengaturan agar warga Palestina dapat meninggalkan Jalur Gaza.
"Setiap warga Palestina di Gaza seharusnya memiliki kebebasan untuk pergi," kata Netanyahu dalam wawancara yang dilakukan menjelang pemilu legislatif Israel pada 27 Oktober mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan hambatan utama dalam upaya memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ialah mencari negara yang bersedia menerima mereka.
"Kami sedang mengupayakan hal ini; saya secara pribadi mengupayakannya dengan cukup sungguh-sungguh. Sudah ada beberapa perkembangan awal, meskipun saya tidak ingin memaparkan rinciannya," ucap PM Israel tersebut.
Netanyahu tidak menyebutkan negara mana saja yang terlibat dalam diskusi tersebut. Dia juga tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai kemajuan negosiasi maupun mengungkapkan apakah sudah ada negara yang menyatakan kesediaan untuk menerima warga Palestina dari Jalur Gaza.
Lebih lanjut, Netanyahu mengklaim bahwa sekitar 150.000 warga Palestina telah meninggalkan Jalur Gaza selama perang berlangsung. Menurut Netanyahu, setidaknya 60 persen penduduk Gaza akan pergi jika diberi kesempatan.
Namun, dia tidak menyertakan data pendukung apa pun untuk mendukung klaimnya tersebut.
Dalam wawancara dengan Channel 7, Netanyahu menegaskan kembali bahwa Israel tetap berniat untuk mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintahannya tidak berencana untuk menarik diri dari area-area Gaza yang saat ini dikuasai pasukan Israel.
Pernyataan Netanyahu ini menyusul usulan-usulan sebelumnya dari sejumlah anggota pemerintah Israel untuk merelokasi warga Palestina ke luar Gaza. Usulan semacam itu ditentang keras oleh para pemimpin Palestina dan pemerintah negara-negara Arab.
Para pengkritik memperingatkan bahwa inisiatif tersebut dapat berujung pada pengungsi permanen warga Palestina, terutama mengingat kehancuran luas yang melanda rumah-rumah, infrastruktur, dan layanan penting selama rentetan serangan militer Israel sejak Oktober 2023.
Usulan-usulan tersebut juga memicu kekhawatiran bahwa kondisi kemanusiaan yang sangat parah di Jalur Gaza dapat menghambat kemampuan warga Palestina untuk mengambil keputusan yang benar-benar sukarela terkait keinginan mereka untuk meninggalkan wilayah tersebut.
