.webp)
Dia juga menjelaskan lahan yang digunakan untuk Kampung Susun Bayam ialah lahan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Saat ini pihaknya sedang mempercepat kelengkapan administrasi untuk peralihan aset.
"Selain itu, perlu dipahami pula bahwa lahan yang dibangun untuk KSB bukanlah milik JakPro, melainkan Dispora DKI Jakarta. Sehingga, terkait tindak lanjut atas pengelolaan dan pemanfaatan KSB, JakPro perlu mengantongi sejumlah kelengkapan administrasi. Saat ini, JakPro sedang mempercepat kelengkapan administrasi tersebut. JakPro akan terus mengabarkan perkembangannya, baik kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta maupun warga Kampung Bayam," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, sekelompok warga Kampung Bayam menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar warga segera diizinkan menghuni Kampung Susun Bayam.
Pengacara publik LBH Jakarta, Jihan Fauziah, menyampaikan pihaknya melayangkan keberatan administratif kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Dirut JakPro Iwan Takwin. Surat itu dilayangkan lantaran Pemprov maupun JakPro tak kunjung memenuhi hak atas tempat tinggal 75 KK.
"Warga yang 75 KK ini tergabung dalam satu PWKB dan di sini keberatan administratif ini sebagai upaya untuk memperingati kepada Pemprov dan JakPro untuk memberikan pemenuhan tersebut. Karena tindakan dengan tidak memberikan pemulihan hak atas Kampung Susun tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, HAM, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar Jihan.
(haf/haf)
