.webp)
Warga Kampung Bayam kembali menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar warga segera diizinkan menghuni Kampung Susun Bayam.
Pantauan detikcom di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/2/2023), puluhan warga itu datang sambil mengenakan kaus seragam berwarna biru. Mereka tampak bersiap dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan aksi hari di depan pagar Balai Kota DKI.
Warga yang datang terdiri dari anak-anak hingga dewasa. Selain spanduk, mereka juga membawa banner serta atribut aksi lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu diketahui sudah berkali-kali kita datang ke sini sebagai warga calon penghuni Kampung Susun Bayam, namun tidak ditanggapi. Perlu diketahui Pemprov DKI Jakarta berdiri karena ada rakyatnya. Kita ini ada penduduk resmi DKI Jakarta. Namun imbauan kita, rasa kita tidak dihiraukan, diabaikan," kata orator melalui pengeras suara di lokasi, Senin (20/2/2023).
Orator juga menyinggung Kampung Susun Bayam yang kini sudah dikomersialkan. Dia lantas mendesak agar pemerintah segera memberikan hak hunian kepada warga.
"Kami tidak mampu lagi bayar kontrakan. Sudah dijanjikan menempati rusun Kampung Bayam. Tapi hari ini hanya janji belaka. Rusun tersebut sudah dikomersialkan. Kami butuh dukungan, butuh diskusi," tegasnya.
Sementara itu, Pengacara publik LBH Jakarta, Jihan Fauziah, menyampaikan pihaknya melayangkan keberatan administratif kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Dirut JakPro Iwan Takwin. Surat itu dilayangkan lantaran Pemprov maupun JakPro tak kunjung memenuhi hak atas tempat tinggal 75 KK.
"Warga yang 75 KK ini tergabung dalam satu PWKB dan di sini keberatan administratif ini sebagai upaya untuk memperingati kepada Pemprov dan JakPro untuk memberikan pemenuhan tersebut. Karena tindakan dengan tidak memberikan pemulihan hak atas Kampung Susun tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, HAM dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar Jihan.
Selain itu, Jihan juga mengindikasi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, Pemerintah Kota Jakarta Utara telah melakukan verifikasi calon penghuni kampung susun tapi sampai saat ini warga tak kunjung mendapatkan haknya.
Yang ada, kata dia, warga membangun tenda di dekat Jakarta International Stadium (JIS) untuk bertahan hidup.
"Kemungkinan tindakan pelanggaran hukum tadi sudah dijelaskan sebenarnya sudah ada surat dari wali Kota Jakarta Utara yang memverifikasi nama-nama warga sebagai calon penghuni kampung susun bayam tapi sampai hari ini warga masih belum mendapatkan unitnya," jelasnya.
"Celakanya kalau teman-teman ingat JIS itu cukup besar di pinggir sana warga membangun tenda perjuangan dan tinggal disitu beberapa kk untuk warga-warga yang akhirnya tidak bisa ngontrak. Jadi harus bangun tenda di pinggir JIS untuk tetap bisa hidup dan tinggal di sana," sambungnya.
