.webp)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyarankan agar para pimpinan KPK meningkatkan rasa kolektif kolegial, salah satunya dengan outbound. Sementara Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai saran Dewas KPK itu bukan soal outbound-nya.
"Ini bukan soal outbound, tapi pemahaman terhadap prinsip kerja yang kolektif kolegial, yaitu bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Nawawi mengatakan prinsip kolektif kolegial dalam KPK telah diatur dalam Pasal 21 ayat 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 juncto Pasal 21 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2019. Menurutnya, hal itu yang harus menjadi rujukan dalam tiap pengambilan keputusan di KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita memahami soal prinsip kerja ini, insyaallah clear segalanya," jelasnya.
"Masa kerja pimpinan periode yang kelima ini tinggal menghitung bulan, kalau baru mau 'outbound' sekarang, ketuaan atau keburu tua kali," tambahnya.
Nawawi mengatakan saran Dewas KPK untuk melakukan outbond lebih tepat ketika Pimpinan KPK baru saja memulai tugas di organisasi.
"Outbound sebagaimana saran Ketua Dewas bagus saja jika tim baru memulai bekerja bersama," katanya.
Saran Outbound dari Dewas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap masukan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang meminta adanya kolektif kolegial di antara sesama pimpinan KPK. Salah satu saran yang disampaikan Dewas agar pimpinan KPK menggelar outbound.
Hal itu disampaikan Ghufron setelah memimpin konferensi pers perkara tersangka baru suap di Mahkamah Agung pada Jumat (16/2). Ghufron mengatakan masukan dari Dewas telah diterima dengan baik oleh pimpinan KPK.
"Dewas merembukkan dengan kita semua berlima dan kita semua juga apa secara guyub telah menerima masukan-masukannya dan itu tentu menjadi masukan positif kepada pimpinan untuk bagaimana meningkatkan. Ya salah satunya agar misalnya ya outbound dan lain-lain," kata Ghufron.
Ghufron mengatakan perbedaan pendapat di antara pimpinan KPK merupakan hal lumrah. Dia pun membantah perbedaan pendapat itu berkaitan dengan penanganan perkara Formula E.
"Tidak hanya itu (penanganan Formula E), jadi banyak hal, tidak hanya itu. Yang mungkin itu yang letup-letup kepada Anda, itu salah satunya. Tapi kan biasa namanya kami berlima untuk kemudian perbedaan itu dinamika yang natural ya, alami," ucap Ghufron.
Simak juga 'KPK Bawa Bupati Mamberamo Tengah ke Jakarta':
