.webp)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana bantuan bencana Cianjur untuk kegiatan terorisme. Partai Garuda pun mengusulkan agar setiap dana bantuan bencana ditampung di satu rekening resmi pemerintah.
"Penggalangan dana ilegal seperti bencana Cianjur itu mencapai triliunan, selain untuk memperkaya diri sendiri dana itu juga untuk membiayai terorisme. Ini sebenarnya sudah menjadi perhatian banyak pihak, ketika ada musibah berbondong-bondong orang-orang memanfaatkan baik di jalan raya atau mendatangi rumah atau kantor meminta sumbangan mengatasnamakan musibah. Tidak jelas pendataannya," ujar Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Menurut Teddy, seharusnya setiap uang sumbangan yang diperuntukkan korban bencana itu ditampung di satu rekening resmi. Rekening tersebut adalah rekening yang ditetapkan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ke depan, untuk menampung sumbangan hanya lembaga atau rekening resmi yang sudah ditunjuk pemerintah," ucapnya.
Dia juga mengatakan ada orang lain yang membuka rekening untuk bantuan bencana. Maka orang tersebut harus diproses hukum. Hal ini untuk meminimalisasi penyelewengan dana.
"Jika ada di luar itu, dapat dipastikan ilegal, langsung ditangkap dan diproses secara hukum. Jangan sampai larangan hanya sekadar larangan," katanya.
Teddy mengatakan terkadang bencana alam itu dimanfaatkan oknum untuk menggalang dana. Dia menduga cara-cara tersebut bisa digunakan oleh para teroris untuk mengumpulkan dana.
"Cara-cara meminta sumbangan seperti itu, memanfaatkan kepedulian masyarakat, adalah cara mudah bagi para teroris untuk mengeruk dana, maka jangan beri ruang, segera eksekusi ketika ada pihak yang meminta bantuan atas nama musibah. Sudah dapat dipastikan itu bukan untuk yang terkena musibah," kata Teddy.
Lihat juga Video 'Kapolri Klaim Berantas Kelompok MIT Poso':
PPATK Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Gempa Cianjur
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan dugaan penyelewengan dalam aktivitas penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur.
Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan PPATK. Ia mengatakan perkara ini berkaitan dengan tindak pidana penggelapan uang (TPPU) yayasan.
"Terkait yayasan, terakhir kita menemukan yang di Cianjur itu terkait dengan kegiatan yang diduga tersangkut terrorism," kata Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (14/2/2023).
Menurut data PPATK sepanjang 2022, total aliran dana yang diduga penggelapan dana yayasan mencapai Rp 1,7 triliun. Ivan mengatakan perkara penggelapan dana yayasan ini memang kerap memanfaatkan momentum dalam mendukung kegiatan legal, seperti penggalangan dana bencana.
"Yayasan ini ada risikonya. Dia mendompleng kegiatan legal. Saking banyaknya sebuah momentum, misal terjadi bencana, dari 100 pembukaan rekening untuk ke kegiatan yang bener, di dalam situ ada 99 yang meng-hijack niat-niat baik dari para pihak yang memang baik," terangnya.
Dalam hal penggelapan dana ini, menurut Ivan, ada dua potensi besar arah aliran dari dana tersebut. Pertama, digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, diduga kuat dana untuk kegiatan terorisme.
