Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA) Csaba Korosi, Senin (13/2). Pertemuan digelar di sela perhelatan Annual Parliamentary Hearing at the United Nations di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
Adapun, UN Parliamentary Hearing kali ini mengambil tema 'Solutions through solidarity, sustainability and science' dengan membahas isu air dan sanitasi. Dalam kesempatan tersebut, Puan menekankan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
"Saya menyambut baik UN Parliamentary Hearing kali ini yang membahas isu air dan sanitasi. Tema presidensi ini sangatlah tepat untuk mengatasi tantangan multidimensional saat ini," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2/2023).
Puan menilai upaya tersebut memerlukan kerja sama internasional yang konkret dan dukungan terhadap multilarisme. Di samping itu, menurutnya, parlemen juga dapat berperan penting dalam memberikan dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.
"Sekaligus memastikan implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri. Harapan saya, keterlibatan parlemen dan IPU (Inter-Parliamentary Union) dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dapat terus ditingkatkan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan air menjadi isu utama yang dapat mempengaruhi pencapaian semua tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, katanya, Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar.
Sayangnya, lanjut Puan, pemenuhan air bersih dan sanitasi aman secara merata bagi 275 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau masih menjadi tantangan besar.
"Hal ini terutama dikarenakan pendanaan yang terbatas bagi infrastruktur air dan sanitasi," katanya.
Di pertemuan ini, Mantan Menko PMK ini juga membahas soal kewajiban negara menyediakan pelayanan air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Puan mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menjamin agar air bersih tersedia dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
"Untuk itu, kami memerlukan USD 40 miliar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi di seluruh Indonesia. Sementara dana publik hanya mencukupi 30%. Karenanya, berbagai upaya kami lakukan," jelasnya.
Oleh karena itu, peraih 2 gelar Doktor Honoris Causa tersebut berharap Parliamentary Hearing ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan pemenuhan komitmen masyarakat internasional bagi investasi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung pendanaan dan teknologi untuk negara berkembang dalam pencapaian SDG.
"Kami juga mendorong saling bertukar pengalaman dan pemikiran bagi upaya bersama terkait air dan sanitasi," lanjutnya.
Simak Video 'Siklon Tropis Freddy Menjauh, Tapi Masih Ada Gangguan Lain':
Baca halaman berikutnya soal Dukungan DPR RI terhadap World Water Conference 2023..
(ega/ega)