.webp)
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) A Halim Iskandar mengungkapkan mulai tahun 2022 setiap desa sudah memiliki peta jalan SDGs masing-masing. Peta jalan tersebut menunjukkan by name by address warga, keluarga, serta wilayah rukun tetangga yang membutuhkan dukungan program pembangunan.
Hal tersebut ia sampaikan melalui video dalam dialog tahunan Implementasi Dokumen Program UNDP Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (16/2). Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Halim itu memaparkan data SDGs desa yang telah terkumpul.
"Sampai 13 Februari 2023, telah terkumpul data SDGs Desa by name by address 102 juta warga desa, 30 juta keluarga, 382 ribu data wilayah rukun tetangga, pada 62 ribu desa di Indonesia," ujar Gus Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan data tersebut dikumpulkan oleh 935 ribu pendata dari rukun tetangga setempat. Data detail dapat dibuka oleh admin desa, yaitu kepala desa dan sekretaris desa.
Hasil SDGs Desa
Gus Halim menjelaskan sejak tahun 2022 dana desa difokuskan pada percepatan pencapaian SDGs Desa. Sesuai hasil musyawarah masing-masing desa, ada beberapa sasaran SDGs yang menjadi prioritas.
Pertama, Tujuan ke 1: Desa Tanpa Kemiskinan yang didanai sebesar Rp 24,95 triliun atau 36,69%. Prioritas berikutnya adalah Tujuan ke 3: Desa Sehat dan Sejahtera yang didanai Rp 11,29 triliun atau 16,61%.
Prioritas berikutnya Tujuan ke 2: Desa Tanpa Kelaparan sebesar Rp 8,13 triliun atau 11,95%. Kemudian, Tujuan ke 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan sebesar Rp 6,88 triliun atau 10,07%.
Gus Halim menyebut saat ini terdapat 18 desa telah memenuhi sasaran SDGs 1: Desa Tanpa Kemiskinan, seperti Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, DIY. Selain itu, terdapat pula 6 desa yang memenuhi sasaran SDGs Desa 5: Keterlibatan Perempuan Desa, salah satunya Desa Petiken di Gresik, Jatim.
Lalu, sebanyak 100 desa memenuhi sasaran SDGs Desa 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan. Salah satunya adalah Desa Ringin Larik, Kabupaten Boyolali, Jateng. Sementara, 10 desa memenuhi SDGs Desa 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, seperti Desa Bongkudai Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulut.
Kemudian, terdapat 13 desa yang memenuhi SDGs Desa 17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa, seperti Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali.
Pengembangan SDGs Desa
Gus Halim menyampaikan sebagai hasil kerja sama Kemendes PDTT dengan UNDP dan pemerintah Basque Spanyol, data SDGs Desa juga diintegrasikan dengan Platform Inovasi Sosial atau SIP. Tujuannya menguatkan keterkaitan kebutuhan warga dan hasil analisis SDGs Desa. Ini diterapkan untuk desa-desa di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Pada tahun 2023 ini, Kemendes PDTT bersama pemda dan lembaga swadaya masyarakat menyelenggarakan sekolah lapang di 220 kabupaten. Tim tersebut masuk ke desa-desa contoh, menggerakkan pemutakhiran data dan menggali kebutuhan warga.
Hasil kegiatan itu lalu dihubungkan dengan hasil analisis dan rekomendasi SDGs Desa, kemudian digunakan dalam penyusunan RKP Desa. Ini yang menjadi pedoman dalam mengarahkan APB Desa 2024 untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs Desa.
Lebih lanjut, desa-desa yang telah mencapai satu atau lebih tujuan-tujuan SDGs Desa akan terus dikaji dan didampingi. Desa-desa tersebut nantinya akan dijadikan contoh bagi masyarakat internasional untuk belajar mengenai pelokalan SDGs sampai level desa, dalam implementasi yang massif hingga 74.961 desa di seluruh Indonesia.
Gus Halim menuturkan pada Hari SDGs Desa 14 Juli 2023 mendatang, akan diselenggarakan serangkaian pertemuan global. Di antaranya seminar internasional, forum pegiat pelokalan SDGs, hingga apresiasi pin SDGs Desa bagi desa-desa yang sukses memenuhi satu atau lebih tujuan-tujuan SDGs Desa.
Turut hadir perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan.
(ncm/ega)
