.webp)
PDIP berharap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono kuat mental. Dia mengatakan Sekda bakal menjadi mitra Komisi A DPRD DKI.
"Pak Sekda itu mitra Komisi A dan Banggar. Harus kuat mental," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).
Gembong meminta Joko cepat beradaptasi. Dia mengatakan lingkungan kerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan dunianya pasti beda ketika beliau di BPK dan di Sekda, cuacanya beda. Mudah-mudahan beliau tahan cuaca panas, cuaca dingin," jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI itu mengusulkan Joko segera bertemu dengan para pemangku kepentingan di DKI, termasuk ke fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Dia mengatakan hal itu diperlukan untuk menjalin komunikasi yang baik.
"Karena beliau sudah dilantik sebagai Sekda DKI Jakarta, konsekuensi logisnya beliau segera melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Road show segera," jelasnya.
Gembong tak mempermasalahkan Sekda terpilih bukan berasal dari internal Pemprov DKI. Dia menduga yang dibutuhkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ini adalah Sekda yang memahami persoalan anggaran.
"Yang namanya orang nggak mungkin menguasai semua persoalan. Mungkin titik sentralnya Pemprov saat ini adalah memilih Sekda yang memahami persoalan anggaran. Karena secara ex officio, Sekda Ketua TAPD. Perencanaan faktor utama tentukan arah kebijakan Pemprov ke depan jauh lebih baik," ujarnya.
"Sehingga setiap alokasi APBD ke depan, betul-betul tepat sasaran maka pilihannya pada orang BPK. Mungkin seperti itu. Ini kan hanya dugaan saya, benar atau tidak ya kan pak Pj dan Presiden yang tahu persis," sambung Gembong.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
PSI Minta Sekda Baru Selaraskan Kebijakan Pusat dan DKI
Sementara Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Joko mampu mendampingi tugas Heru Budi membenahi Jakarta. Dia meminta Joko membawa keselarasan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI.
"Tentu sangat berharap dapat membawa Jakarta selaras dengan kebijakan-kebijakan di pusat dan di sinilah peran Sekda untuk mengkoordinasikannya ke berbagai stakeholder di Jakarta," ujar August.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menilai kebijakan yang selaras dengan pusat antara lain penanganan banjir, penanggulangan kemacetan. Selain itu, Sekda yang saat ini berlatar belakang Kepala BPK di Bali tentu akan lebih berhati-hati terkait penggunaan APBD.
"Melihat track record Joko Agus yang merupakan Kepala BPK Provinsi Bali, tentu integritas dan kualitas beliau tidak perlu dipertanyakan. Joko agus saat di BPK juga pernah punya pengalaman Kepala Sub-Auditorat DKI Jakarta, jadi sedikit banyak juga tahu tentang administrasi Jakarta," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, penunjukan Joko jadi Sekda DKI juga tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 13/TPA Tahun 2023 dan ditetapkan Presiden Jokowi pada 13 Februari 2023.
Joko pernah mengemban jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kepala Sub-Auditorat DKI Jakarta I BPK RI, dan Kepala Seksi Seksi I.C.3.2 Auditorat Utama Keuangan Negara I. Pada 2006, dia pernah menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.
