.webp)
Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) telah disetujui oleh Baleg DPR RI dan akan disahkan menjadi undang-undang di masa sidang selanjutnya. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan alasan DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).
"Tetapi persoalannya kalau Perppu Ciptaker itu misalnya ditolak, itu ada juga komplikasinya, kan banyak investasi yang masuk dengan keyakinan bahwa aturan itu tidak akan berubah. Nah itu yang saya kira sisi-sisi yang dilihat DPR," ungkap Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Senayan, Kamis (16/2/2023).
Arsul mengatakan Perppu Ciptaker masih mungkin direvisi meski telah disahkan menjadi UU. Bahkan, bisa saja dilakukan judicial review oleh MK jika ada pihak yang berkeberatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu (Perppu Ciptaker) kan juga tetap mungkin juga kita revisi kembali, atau yang keberatan itu melalui dengan judicial review, ini kan kemungkinan-kemungkinan itu tetap terbuka," jelas Arsul.
Untuk diketahui, Baleg atau Badan Legislasi DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja untuk dibawa ke rapat paripurna. Sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dengan keputusan itu, sedangkan 2 fraksi lain, yakni PKS dan Partai Demokrat, menolak Perppu Ciptaker dibawa ke tingkat II atau paripurna.
Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2). Rapat dihadiri oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartato, Menko Polhukam Mahfud Md, hingga Menkumham Yasonna Laoly.
"Apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II?" tanya Nurdin.
"Setuju," jawab anggota dalam rapat.
