.webp)
Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sopir taksi online Sony Rizal Tahitoe (59), oleh Bripda HS, anggota Densus 88 Antiteror, hari ini. Bripda HS dipastikan bakal dihadirkan langsung dalam rekonstruksi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, selain Bripda HS, pihak-pihak terkait, dari jaksa penuntut umum hingga forensik, akan dihadirkan langsung dalam rekonstruksi tersebut. Tidak hanya itu, pihak keluarga korban juga diundang untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi.
"Iya hadir karena pihak yang masuk peristiwa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Rabu (15/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang dilibatkan dalam rekonstruksi ini, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang di rekonstruksikan. Termasuk pihak jaksa penuntut umum dan forensik yang turut menangani perkara dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut," jelasnya.
Rekonstruksi disebutkan akan digelar di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB. Nantinya total ada 37 adegan yang akan diperagakan dalam rekonstruksi.
"Ada 37 Adegan rekonstruksi yang merupakan rangkaian peristiwa. Sebelum kejadian, saat kejadian dan pasca kejadian hingga tertangkapnya tersangka HS, yang meliputi daerah Tangerang, Bekasi, dan Jakarta serta Depok," ujarnya.
Terkait adanya keluhan dari pihak keluarga yang keberatan soal rekonstruksi tidak dilakukan di TKP, Trunoyudo menjelaskan hal ini lantaran rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut meliputi 3 lokasi.
"Karena TKP terdiri dari beberapa lokasi. Maka pelaksanaannya di Polda Metro Jaya akan dirangkaikan pada saat rekonstruksi. Dan hal ini sesuai dengan Pasal 5 dan 7 KUHAP tentang tindakan lain yang bertanggung jawab," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan proses rekonstruksi dilakukan untuk menguji keterangan saksi dan juga barang bukti yang ada dalam kasus tersebut.
"Kegiatan rekonstruksi adalah kepentingan penyidikan. Oleh penyidik untuk menguji keterangan saksi, barang bukti dan keterangan tersangka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana," pungkasnya.
(dwia/imk)
