.webp)
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja untuk dibawa ke rapat paripurna. Sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dengan keputusan itu, sedangkan 2 fraksi lain, yakni PKS dan Partai Demokrat, menolak Perppu Ciptaker dibawa ke tingkat II atau paripurna.
Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat dihadiri oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartato, Menko Polhukam Mahfud Md, hingga Menkumham Yasonna Laoly.
"Apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II?" tanya Nurdin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setuju," jawab anggota dalam rapat.
Alasan Demokrat-PKS Menolak
Legislator Demokrat, Susanto, mengatakan pihaknya menolak Perppu Ciptaker dibawa ke paripurna. Ia meyakini semestinya pembahasan perppu itu dilakukan dengan matang tanpa tergesa-gesa.
"Fraksi Partai Demokrat meyakini pembahasan RUU Ciptaker haruslah diproses secara matang, tidak tergesa-gesa, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik buruh, pengusaha nasional, masyarakat adat, dan elemen masyarakat sipil lainnya," kata Susanto.
"Proses pembahasan hal-hal krusial dalam UU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Akhirnya, sikap kritis Partai Demokrat terbukti, MK memutuskan hasil uji materiil atas UU Ciptaker ini sebagai inkonstitusional," kata dia.
Hal serupa disampaikan PKS melalui anggota Balegnya, Amin. Ia mengatakan, meski ekonomi global melambat, situasi di Tanah Air relatif stabil.
"Kondisi saat ini justru menunjukkan tidak adanya potensi resesi, krisis, maupun ancaman inflasi tinggi. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,72 persen pada triwulan III, tren pertumbuhan di atas 5 persen. Indonesia bahkan dilihat sebagai negara yang relatif aman dari ancaman resesi," tutur dia.
Menurutnya, tak ada urgensi bagi pemerintah ataupun DPR untuk mengesahkan perppu tersebut. Ia meminta perppu itu dicabut.
"Kami Fraksi PKS menyatakan menolak RUU tentang penetapan Perppu Ciptaker. Kami minta agar Perppu Ciptaker dicabut dengan mengatur segala akibat hukum dari pencabutan itu. Kami dorong dilakukan perbaikan Ciptaker melalui mekanisme perubahan UU di DPR RI dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan maksimal, sejalan dengan amanat putusan MK," imbuhnya.
(dwr/dnu)
