.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung langkah percepatan transformasi digital yang digeber Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Transformasi digital pada layanan pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu target untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan MenPAN-RB dengan Menteri ATR di Jakarta, Rabu (15/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi kami bertemu Menteri ATR/Kepala BPN Pak Hadi Tjahjanto. Kita bersama-sama membahas soal penguatan tata kelola birokrasi dan digitalisasi pada proses bisnis layanan pertanahan dan tata ruang. Kami optimistis ini bisa jalan, dan Kementerian ATR sudah siap dengan project management office/PMO transformasi digital," jelas Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (15/2/2023).
Anas mengatakan, digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang akan diintegrasikan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dan saat ini sedang difinalisasi. Ia menerangkan MPP Digital adalah skema single sign on yang akan diterapkan pada semua lini pelayanan publik. Warga dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja.
Anas memaparkan selama ini warga harus mengakses banyak aplikasi dan membuat banyak akun untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah. Dengan single sign on semua akan lebih simpel, dengan dokumen kependudukan sebagai basis data utama.
"Tadi sudah dibahas, ada beberapa detil layanan pertanahan-tata ruang yang segera diintegrasikan. Hari Kamis-Jumat besok kita one on one meeting antara Kementerian PANRB dan ATR/BPN untuk detilkan percepatan integrasi ini. Sudah ada gambarannya, tadi disampaikan misalnya bisa buku tanah elektronik, sertifikat elektronik untuk beberapa segmen, pertek, dan beberapa lainnya sedang dirumuskan," papar Anas.
Anas menguraikan transformasi digital Kementerian ATR/BPN telah berjalan dengan baik. Nilai SPBE di kementerian tersebut pada 2021 sebesar 3,05 (predikat Baik), lalu melompat menjadi 3,55 (Sangat Baik). Ke depan, lanjut Anas, hal tersebut dioptimalkan dengan integrasi layanan dan digitalisasi di semua lini.
"Pak Hadi Tjahjanto punya digital leadership, sudah ada PMO transformasi digital, lalu ini kita siapkan integrasi ke MPP Digital. Tentu secara bertahap, layanan pertanahan apa yang bisa diintegrasikan secara digital, dan ke depan kita harapkan semua layanan pertanahan didigitalisasi dan terintegrasi ke MPP Digital," ungkap Anas.
Dalam pertemuan itu juga disepakati upaya peningkatan integrasi layanan BPN dengan MPP yang telah ada di 103 kabupaten/kota. Terdapat sejumlah layanan ATR/BPN yang hadir di MPP, di antaranya pengukuran bidang tanah, penetapan hak atas tanah, hak tanggungan, dan pertimbangan teknis pertanahan.
"Di MPP 103 kabupaten/kota, kita tingkatkan integrasinya, karena masih ada sedikit yang belum terintegrasi. Ini kita tuntaskan, segera kita integrasikan. Kita berterima kasih ke Pak Hadi atas dukungannya mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital," kata Anas.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BTN Hadi Tjahjanto menyampaikan pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara digital.
"Karena terbukti, dengan digital, dapat mengurai kepadatan layanan hingga 40-50 persen. Artinya, pelayanan pasti lebih cepat," ujar Hadi.
Simak juga 'Transformasi Digital dan Transisi Energi dalam Pemulihan Ekonomi':
