.webp)
Belakangan ini, warga Jakarta mengeluh soal macet. PKS DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk belajar dari negara maju.
"Kita harus belajar dari negara-negara maju tentang tata kota dan kebijakan, pada dasarnya macet dapat diatasi jika pertumbuhan luas jalan lebih besar dari pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi," kata Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Abdul Aziz, saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).
"Hal-hal ini tidak pernah dilakukan pemerintah, membatasi kendaraan atau perluas jalan secara masif," katanya
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta itu, alternatif solusinya adalah memaksa pemilik kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Ada beberapa kebijakan yang bisa diambil oleh Pemprov, baik cara lembut maupun keras.
"Yang keras dan jangka pendek dengan penerapan ERP (jalan berbayar) yang saat ini diprotes masyarakat," kata Aziz.
Dari dua pilihan tersebut, Aziz menyarankan agar Pemprov DKI menggunakan cara persuasif atau cara lembut.
"Dengan cara, peningkatan jumlah kendaraan umum dan batas waktu untuk pengguna kendaraan pribadi. Pada awalnya adalah bebas kendaraan pribadi di satu ruas jalan. Setiap Senin, di jam tertentu, misalnya, lama kelamaan diperluas," ucapnya.
Analisis polisi
Polda Metro Jaya membeberkan penyebab kemacetan di DKI Jakarta yang belakangan dikeluhkan warga. Kondisi ini terjadi lantaran aktivitas warga yang meningkat saat transisi pandemi COVID-19 ke masa endemi.
"Tentunya kan aktivitas masyarakat semakin tinggi, apalagi setelah pandemi. Ini sudah dinyatakan sebagai endemi tentunya aktivitas masyarakat untuk berproduktivitas kan sangat tinggi," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Sabtu (11/2/2023).
"Inilah plus minus, dalam artian produktivitas masyarakat tinggi, aktivitas tinggi, ya tentunya akan meningkatkan daripada perekonomian. Tetapi risikonya memang volume kendaraan akan semakin banyak di jalan," sambungnya.
Selain itu, pembangunan proyek di beberapa ruas jalan menjadi penyebab kemacetan karena berimbas pada penyempitan jalan. Pihak kepolisian pun berkoordinasi agar pembangunan proyek dilakukan pada malam hari. Terkait proyek yang belum terselesaikan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang ada.
Analisa staf Sri Mulyani. Simak di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Macet Jakarta Diklaim Kembali Seperti Sebelum Pandemi, Cek Faktanya':
Analisis staf Sri Mulyani
Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, macet belakangan ini merupakan pertanda baik soal ekonomi warga. Macet dipengaruhi oleh tingkat penjualan kendaraan yang meningkat. Artinya, daya beli masyarakat terjaga. Macet adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.
"Macet menjadi salah satu indikasi bahwa ekonomi bergeliat. Tentu ini tidak mengesampingkan pentingnya membangun transportasi publik yang baik," kata Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, kepada detikcom, Kamis (9/2) lalu.
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 naik 5,31 persen. "Bahkan tertinggi sejak 2013. Recover stronger!" ujar Yustinus via akun Twitter-nya.
