Heru soal Ibu Kota Pindah: Macet Tetap Ada, Cuma Mungkin Berkurang

Jakarta -

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memandang pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) belum tentu menyelesaikan masalah macet di Jakarta. Apa alasannya?

"Kan orang pindah ke IKN nggak bawa mobil. Mobilnya masih di Jakarta masih jalan-jalan, tetap aja kemacetan masih ada," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023).

Heru memandang kemacetan akan tetap terjadi di Jakarta. Selain karena infrastruktur kota telah terbentuk, Heru meyakini kebangkitan ekonomi akan bergeliat ketika Jakarta tak lagi berstatus Ibu Kota.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Heru meyakini efek dari IKN berpindah mampu mengurangi intensitas kemacetan di Kota Jakarta. Hanya, perlu ada kajian lebih lanjut untuk membuktikannya.

"Cuman mungkin berkurang, tapi saya nggak tahu berkurangnya berapa, perlu penelitian," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan ada kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) terkait pemindahan ibu kota negara pada 2024. Hal ini disampaikan Bambang dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI.

Bambang mulanya mengatakan bahwa otorita IKN bertujuan mempersiapkan pembangunan hingga penyelenggaraan pemerintah di ibu kota baru. Persiapan itu dilakukan sebelum presiden mengeluarkan Keppresnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Pembangunan IKN Terus Dikebut, Begini Progresnya!

[Gambas:Video 20detik]

"Dua di antaranya (tugas otorita); persiapan dan pembangunan ini memang kami emban hingga 2024. Dan manakala di 2024 presiden akan mengeluarkan Keppres yang menyatakan bahwa ya ibu kota akan pindah ke IKN pada 2024 tersebut," kata Bambang dalam RDP, Senin (6/2).

Bambang menyebut timnya juga mempersiapkan pemindahan ASN hingga TNI Polri. Pemindahan itu, lanjutnya, dilakukan dalam beberapa tahapan.

Ia menyebut pada paruh pertama 2024 bisa saja Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres. Pihaknya mesti memastikan pelayanan untuk publik di Kalimantan Timur berjalan dengan lancar.

"Bagaimanapun juga pada paruh pertama 2024 manakala presiden nanti mengeluarkan Keppres yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, sudah seharusnya pelayanan publik paling tidak terhadap masyarakat itu harus berjalan dengan baik. Dan juga harus dipersiapkan dari sekarang," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya