Driver ojol sempat memprotes wacana penerapan pengendalian lalu lintas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk sepeda motor. Namun ERP untuk ojol kini dikecualikan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan kajian motor bakal kena ERP saat rapat di DPRD DKI, Senin (16/1/2023) lalu. Merujuk dokumen Dishub DKI dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, jumlah sepeda motor di DKI Jakarta meningkat hingga 5,3 persen dalam kurun 2018-2019.
Dokumen itu juga menyebut pelaksanaan ganjil genap tidak berlaku pada sepeda motor sehingga menyebabkan 37 persen pengguna mobil beralih ke sepeda motor. Adapun 17 persen lainnya beralih ke ojek dan transportasi online lainnya, dan 27 persen warga yang beralih ke transportasi publik.
Menurut Syafrin, perlu ada program untuk mengendalikan jumlah sepeda motor di jalan. Dia berharap hal itu bisa membuat masyarakat beralih ke transportasi umum.
Syafrin menerangkan, ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan membayar tarif layanan ERP, antara lain sepeda listrik, kendaraan bermotor umum berpelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri selain pelat hitam, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, kendaraan jenazah, serta kendaraan pemadam kebakaran. Artinya ojek online yang berpelat hitam berpotensi kena tarif ERP.
"Sekarang juga penambahan kendaraan motor di Jakarta dan Jabodetabek khususnya cukup masif. Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction pricing," kata Syafrin.
Didemo Driver Ojol
Atas wacana itu, driver ojol melakukan protes di DPRD DKI Jakarta. Massa aksi mendesak Pemprov DKI membatalkan rencana kebijakan ERP.
Salah satu orator kembali meneriakkan soal penolakan terhadap sistem ERP. Mereka kemudian menyinggung masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI) siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando di lokasi, Rabu (25/1/2023).
"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," sambung dia.
"Lawan!" jawab para driver ojol.
