.webp)
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merespons perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindak tegas ekspor ilegal. Yudo menyebut pihaknya bakal fokus melakukan patroli.
"Di hilirisasi tentang tambang tadi saya kira TNI-Polri harus mengamankan, jangan lagi ada ekspor ilegal, jadi saya tekankan kepada jajaran ke bawah yang melaksanakan patroli khususnya di bagian perbatasan yang menjadi fokus kita ini jangan sampai ada ekspor ilegal," kata Yudo di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
"Semuanya kan melalui hilirisasi tadi, dan diekspornya adalah produk yang jadi, bukan yang mentah," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini dikatakan Yudo usai menggelar rapim tahun anggaran 2023 bersama Polri. Selain itu, Yudo menyebut karhutla menjadi fokus TNI juga ke depannya.
"Karhutla, tadi sudah disampaikan kan saya tekankan kepada jajaran yang di bawah, yang aturan 7 tahun yang lalu kita tekankan lagi. Jadi dari awal kita antisipasi jangan sampai terjadi kebakaran baru kita melaksanakan pemadaman. Minimal dari bawah ini masyarakat bisa dibina jangan lagi ada pembakaran dan sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga sudah memerintahkan para pangdam untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
"Dan tentunya kepala satkorwil di daerah pangdam danrem semuanya harus bersama-sama dengan masyarakat antisipasi adanya karhutla khususnya daerah-daerah yang sudah ditandai," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta TNI-Polri menindak ekspor dan pertambangan ilegal. Jokowi menyebut ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi seusai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).
Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," ujar Jokowi.
(azh/knv)
