Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko PMK Muhadjir Effendy untuk mengawal penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Terkait penanganan stunting, Muhadjir melakukan roadshow untuk mendengar aspirasi dari para kepala daerah.
"Tadi juga saya sudah laporkan tentang apa yang sudah saya lakukan. Sekarang ini kan saya melakukan roadshow virtual. Jadi bupati-bupati di setiap provinsi kita undang untuk presentasi kemudian langsung kita tanya kekurangannya apa, butuhnya apa," kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Rabu (8/2/2023).
Setelah itu, Muhadjir menindaklanjuti aspirasi dari para kepala daerah tersebut. Dia mengkoordinasikan mengenai lembaga mana yang harus mengeksekusi kebutuhan tersebut.
Alat USG dan Antropometri
Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi terkait penanganan stunting adalah pemerataan alat kesehatan di setiap puskesmas. Muhadjir mengatakan pihaknya sedang menyisir kebutuhan alat USG dan antropometri (pengukuran tubuh) di daerah.
"Sekarang ini yang sedang kita sisir adalah kebutuhan USG, dan antropometri. Setiap puskesmas sekarang harus sudah punya USG untuk memeriksa kehamilan karena USG ini sangat-sangat penting karena kalau kondisi janin tidak baik, masih berada di dalam kandungan itu lebih mudah intervensinya karena langsung lewat ibunya kan? Tapi kalau sudah lahir malah merepotkan," ujar Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan, pemerintah berupaya melakukan penanganan stunting sejak dini. Salah satunya dengan alat USG yang mendeteksi kondisi bayi di dalam kandungan.
"Dulu sebelum ada USG kan diraba-raba aja itu, dikira-kira sama bidan, sama dokter kandungan. Sekarang sudah bisa, kan? Kepala, bisa dilihat diameter kepala, ini bisa diketahui ini ini sudah tumbuh atau belum kepalanya," ujar Muhadjir.
Terkait alat antropometri, Muhadjir mengatakan banyak posyandu yang belum mempunyai. Dia meminta kepala daerah menyampaikan alat-alat di posyandu yang dibutuhkan.
"Ini masih banyak yang belum. Itu kan di tiap posyandu. Makanya ini saya minta setiap bupati, ketika rapat butuh berapa, kemudian kan Bapak Presiden sudah memerintah kepada Pak Menkes tahun ini harus 100 persen USG maupun antropometri," ujar Muhadjir.
"Karena itu, yang alat pengukuran yang harus ada, harus standar. Kalau itu sudah cakupan, cakupan yang ditimbang dan diukur harus di atas 80 persen kan? Kemudian, yang terakhir, harus terampil tenaganya harus terlatih betul," sambung dia.
Jokowi Soroti Pemerataan Alat Kesehatan
Sebelumnya, Presiden Jokowi berbicara mengenai pemerataan alat-alat kesehatan di posyandu dan puskesmas seluruh Indonesia. Jokowi ingin semua puskesmas, yang disebutnya berjumlah sekitar 10.200, mempunyai alat USG hingga alat pengukur tinggi badan.
"Yang berkaitan dengan USG atau alat timbang atau alat pengukur tinggi atau panjang bandan, itu harganya berapa sih, USG harga berapa sih. Anggaran Menkes berapa sih? Kan gede banget. Tahun ini diberikan semuanya lah. Kalau sudah 5.000 tinggal 5.200 sudah rampung semuanya," kata Jokowi di Rakernas BKKBN di Jakarta Timur, Rabu (25/1/2023).
Jokowi juga menyinggung alat timbang di posyandu. Dia heran negara sebesar Indonesia tidak mampu membelikan alat timbang di posyandu di semua daerah di seluruh Indonesia.
"Timbangan harganya berapa, sih, timbangan, harga timbangan digital, kan murah banget, masa nggak bisa membelikan negara sebesar kita ini. Untuk mengukur panjang badan atau tinggi anak, masa nggak bisa setiap posyandu itu ada," ujar Jokowi.
Simak juga Video: Stunting di Indonesia Kini Turun Menjadi 21,6%
(knv/dhn)
