Menko Polhukam Mahfud Md berbicara perihal pernyataan sejumlah pejabat dan kaitannya dengan penurunan skor indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia pada 2022. Mahfud menangkap ada kesan seolah-olah pemerintah tidak ingin ada operasi tangkap tangan (OTT).
"Kalau tanggapan presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut, dan yang lain-lain itu nanti biar presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak. Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks seakan-akan pemerintah itu nggak mau OTT. Tetapi apakah itu betul apa tidak, itu nanti kita di rapat berikut," kata Mahfud Md setelah mengikuti rapat khusus yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Mahfud menjawab pertanyaan bagaimana tanggapan Presiden Jokowi tentang pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal OTT serta pernyataan Mendagri Tito Karnavian terkait kepala daerah yang diperiksa aparat penegak hukum.
Mahfud mengungkapkan, pernyataan para pejabat itu turut dibahas dalam rapat khusus yang dipimpin Jokowi. Mahfud mengatakan pernyataan para pejabat itu dianggap mempengaruhi terhadap penurunan indeks persepsi korupsi.
"Itu tadi dibahas juga karena itu dianggap baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang, maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang itu sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu dan pada saat itu Sigi sedang berjalan," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, Jokowi akan menyiapkan langkah khusus menyikapi penurunan indeks persepsi korupsi. Mahfud menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi di Indonesia.
"Nanti arahan khusus presiden itu mungkin 2 atau 3 hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga, dan bernegara. Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi dan hasilnya sebenarnya sudah cukup bagus cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat itu ya tidak apa-apa. Itu pekerjaan TII. Kita tidak bisa menggugat, tapi kita juga punya catatan-catatan kemajuan sendiri," beber Mahfud.
Banyak Negara Alami Penurunan Indeks Persepsi Korupsi
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan sejumlah negara juga mengalami penurunan indeks persepsi korupsi. Mahfud mencontohkan Malaysia hingga Singapura.
"Harus diketahui juga bahwa sekarang ini hampir semua negara alami penurunan indeks persepsi korupsinya. Termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya turun juga, dan untuk setiap negara itu kita tidak tahu mungkin ukurannya yang dipakai berbeda-beda. Misalnya, Timor Leste, Timor Leste lebih tinggi dari kita sekarang. Karena hanya diukur dari empat lembaga survei, sedangkan kita delapan... tapi gak papa itu hak dari TII untuk membuat agregasi dam kami menghargai upaya TII sebagai persepsi," ujar Mahfud.
Pemerintah saat ini terus menggencarkan sistem pemerintah berbasis elektronik untuk menekan korupsi. Menurut Mahfud, pelayanan dan pengawasan akan lebih mudah dengan sistem tersebut.
"Dan sekarang untuk itu kami sedang menyiapkan satu langkah yang konkret tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga nggak ada lagi tawar-menawar, apa lewat lisan, apa lewat. Di situ kalau mau proyek dengan Indonesia, ini pedomannya, siapa yang menang, ambil. Itu SPBE terutama untuk APBN," imbuh dia.
(knv/dhn)
